JawaPos.com – Merealisasikan pendidikan gratis untuk seluruh jenjang pendidikan negeri hingga level pendidikan tinggi memerlukan anggaran jumbo.
Terkait hal itu, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah memprediksi pendidikan gratis untuk pendidikan tinggi atau universitas baru bisa direalisasikan 100 persen pada 2029.
Itu pun dengan catatan, realisasinya sudah dimulai lebih dahulu secara bertahap di 2028.
Wacana kuliah negeri gratis ini mencuat setelah Presiden Prabowo Subianto secara langsung menyatakan niatnya untuk menggratiskan kuliah di perguruan tinggi negeri dalam waktu dekat.
Baca Juga: Perjalanan Mewujudkan Kuliah Negeri Gratis, dari Janji Prabowo ke Meja Ratas
Said menjelaskan, pemerintah dan DPR masih memetakan kebutuhan anggaran untuk mewujudkan pendidikan gratis mulai dari SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi negeri (PTN).
Berdasarkan hitungan sementara, kebutuhan anggaran pendidikan gratis mulai SD hingga perguruan tinggi mencapai sekitar Rp 302 triliun per tahun.
Jauh lebih besar dari kebutuhan dana untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang untuk tahun 2027 diusulkan sebesar Rp 240 triliun.
Secara hitungan kasar, kebutuhan untuk pendidikan dasar hingga menengah gratis diperkirakan mencapai Rp 208 triliun lebih per tahun.
Sementara, kebutuhan untuk perguruan tinggi gratis berdasarkan paparan awal Mendiktisaintek Brian Yuliarto hampir mencapai Rp 94 triliun per tahun. "Itu artinya hampir Rp 302 triliun," kata Said, dikutip Jumat (9/10).
Baca Juga: Dorong Pendidikan Gratis, Prabowo Bentuk Tim Khusus untuk Kaji Anggaran
Karena itu, tidak mungkin kebijakan kuliah PTN gratis langsung bisa diterapkan 100 persen dalam waktu dekat.
"Katakanlah di 2028 (realisasi kuliah PTN gratis) 60 persen, 75 persen dulu, baru di tahun berikutnya 2029 bisa 100 persen. Saya ingin mencoba realistis," lanjutnya.
Pilot Project Dimulai 2027 di Daerah 3T, Anggaran Rp 5 Triliun
Untuk tahap awal tahun 2027, Banggar baru menyetujui alokasi Rp 5 triliun sebagai pilot project pendidikan gratis.
Anggaran tersebut diprioritaskan untuk pelaksanaan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Nilai Anggaran itu pun, lanjut Said, belum bisa mencakup seluruh jenjang pendidikan hingga perguruan tinggi.
Baca Juga: Soal Pendidikan Gratis dari TK, Mendikdasmen Jelaskan Pemakaian Dana BOS
Tahap awal hanya difokuskan pada pendidikan SD dan SMP sebagai bagian dari pilot project pemerintah.
"Kita pilot project Rp 5 triliun dulu, sekarang ini kemampuannya. Tapi insya Allah di 2028 akan menjadi kenyataan," tuturnya.
Politikus PDI-P itu menilai, penerapan pendidikan gratis secara menyeluruh tidak bisa dilakukan sekaligus.
Sebab, pemerintah perlu menyiapkan tata kelola dan menghitung kebutuhan anggaran secara lebih matang agar kebijakan tersebut dapat berjalan.
Target 2028 Bertahap, 2029 Bisa 100 Persen
Said menyebut pelaksanaan pendidikan gratis dari SD hingga perguruan tinggi idealnya dilakukan secara bertahap.
Baca Juga: Kemendiktisaintek Serius Siapkan Skema untuk Realisasikan Pendidikan Tinggi Negeri Gratis
Hal ini selaras dengan yang disampaikan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto seusai melakukan rapat terbatas dengan Prabowo.
Pada 2028, kata Said, cakupan kuliah PTN gratis bisa berada pada kisaran 60 hingga 75 persen sebelum ditingkatkan menjadi 100 persen pada tahun berikutnya.
"Karena khawatir kalau tidak dipersiapkan secara matang nanti akan menimbulkan persoalan di tata kelola," tegas Said.