Mahasiswa PTN Dijanjikan Kuliah Gratis, Bagaimana Nasib Kampus Swasta?

JawaPos.com – Rencana kuliah negeri gratis masih terus dikaji oleh Kementerian Pendiidkan Tinggi, Sains, dan teknologi (Kemendiktisaintek).

Salah satunya untuk menjawab pertanyaan soal nasib mahasiswa kurang mampu yang tersisih dari persaingan berebut kursi kampus negeri, sehingga hanya bisa kuliah di kampus swasta bila mendapat beasiswa.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menjelaskan, Pemerintah perlu mengkaji lebih lanjut bagaimana skema kuliah gratis diterapkan, termasuk terhadap perguruan tinggi swasta.

"Semua sekolah negeri. Lah yang swasta ke depan piye?" tanya politikus PDIP itu, dikutip Jumat (9/10).

Sebagai gambaran, tidak semua mahasiswa PTN berasal dari kalangan warga tidak mampu. Tak sedikit dari mereka yang berasal dari keluarga sangat mampu.

Tengok saja sejumlah kampus negeri ternama di Indonesia, terutama yang masuk peringkat 10 besar kampus negeri terbaik.

Ada saja mahasiswa yang sehari-harinya membawa mobil kelas premium atau menggunakan ponsel dan laptop flagship untuk beraktivitas di kampus.

Ditambah lagi, biaya kuliah untuk jurusan-jurusan tertentu memang tergolong mahal, sehingga mahasiswa tak mampu hanya bisa masuk lewat jalur beasiswa penuh atau besaran uang kuliah Tunggal (UKT) terkecil.

Sebaliknya, tidak semua mahasiswa yang kuliah di kampus swasta berasal dari kalangan mampu, dan sanggup membayar biaya kuliah yang ditetapkan masing-masing universitas.

Tak sedikit dari mereka yang mengandalkan beasiswa penuh, bahkan harus bekerja untuk memenuhi biaya hidupnya selama kuliah.

Fakta-fakta di lapangan itu masih terus dikaji, untuk memastikan kuliah gratis ini memberikan akses luas bagi anak-anak muda Indonesia menempuh pendidikan tinggi.

"Sehingga perlu kajian yang relatif komprehensif," ucap Said.

Ia juga menjelaskan, hingga saat ini Banggar belum langsung menetapkan skema penyaluran biaya kuliah gratis.

Apakah nanti kuliah gratis akan berwujud perluasan Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau mekanisme lainnya, hingga saat in belum ada Keputusan.

Menurut dia, pemerintah dan DPR masih perlu menghitung kebutuhan pembiayaan per mahasiswa serta memastikan bagaimana tata kelola program kuliah gratis.

Angka Rp 92 triliun untuk biaya kuliah gratis di PTN yang saat ini muncul juga masih merupakan perhitungan awal Kemendikti Saintek.

"Makanya tidak langsung serta-merta sak tek sak tek. Banggar tidak langsung memutuskan karena kita ingin tahu tata kelolanya seperti apa dulu. Dan kita akan hitung sebenarnya kebutuhan per siswa berapa sih," kata Said.

Said menambahkan, perhitungan tersebut juga masih perlu diperluas karena saat ini masih mencakup sekolah negeri.

JawaPos.com sudah berupaya meminta keterangan lebih lanjut terkait hitungan dan tahapan rencana kuliah PTN gratis ini pihak Kemendiktisaintek, namun belum ada respons.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto menargetkan hitungan hingga tahapan rasional untuk menggratiskan uang kuliah di PTN rampung dalam waktu dua minggu sampai satu bulan.

"Harapannya dalam waktu barangkali 2 sampai 2 minggu sampai 1 bulan begitu ya Pak Menko, akan kita dapatkan lagi hitungan-hitungan yang lebih rasional, tahapan-tahapan yang lebih baik begitu ya," ujarnya usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto, Rabu (23/9).

Hal itu ia sampaikan usai mendapatkan arahan dari Prabowo agar secepatnya merealisasikan kuliah gratis di PTN.

"Sehingga nantinya kita akan melaporkan kembali kepada Bapak Presiden dipimpin oleh Pak Menko untuk menetapkan bagaimana langkah-langkah, tahapan-tahapan, sehingga keinginan dan arahan Bapak Presiden untuk menggratiskan perguruan tinggi negeri ini dapat dilakukan," terang Brian.

Saat ini pun ia mengaku telah melakukan beberapa analisa mulai dari pendapatan UKT yang ada saat ini.

termasuk biaya Iuran Pengembangan Institusi (IPI) pada jalur mandiri, termasuk pendapatan lain di PTN.

"Karena di perguruan tinggi negeri itu kadang-kadang pendapatan dari pascasarjana itu meng-subsidi program sarjana, ya. Itu kita lakukan," tuturnya.

Dari angka-angka itu, Brian juga menyebut akan menghitung kembali dengan opsi pembiayaan lain yang tersedia seperti dari APBN.

"Yang selanjutnya tadi Bapak Presiden juga menginstruksikan untuk dilakukan telaah lebih dalam lagi, dibentuk tim khusus dipimpin Pak Menko tadi, PMK, yang akan mem-breakdown lagi hitungan-hitungan," ucapnya.

Artikel Terkait