BPJS Kesehatan Gandeng Dinpermades Pemalang Dorong Keaktifan Peserta JKN

BPJS Kesehatan Cabang Pekalongan terus memperkuat kolaborasi lintas sektor melalui sinergi bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (Dinpermades) Kabupaten Pemalang. (Istimewa)

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pekalongan, Sri Mugirahayu menegaskan pentingnya peran pemerintah desa dalam memastikan warganya terlindungi jaminan kesehatan. Menurutnya, kolaborasi dengan kepala desa menjadi langkah strategis untuk menjangkau masyarakat hingga tingkat paling bawah.

“Kami berharap kepala desa dapat menjadi mitra aktif dalam memastikan warganya terdaftar dan aktif sebagai peserta JKN. Dengan sinergi ini, masyarakat tidak lagi ragu atau bingung dalam mengakses layanan kesehatan karena sudah memiliki perlindungan yang jelas,” ujar Cici sapaan akrabnya saat pemaparan kegiatan Sosialisasi Pemanfaatan Anggaran Dana Desa Tahun 2026, yang digelar pada Senin (23/2), dilansir dari laman resmi BPJS Kesehatan, Sabtu (28/2).

Cici menambahkan, penguatan kepesertaan JKN bukan sekadar soal administrasi, melainkan bagian dari upaya menjaga ketahanan sosial masyarakat. Ketika warga terlindungi jaminan kesehatan, beban ekonomi akibat risiko sakit dapat ditekan, sehingga kesejahteraan keluarga tetap terjaga.

Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinpermades Kabupaten Pemalang, Wendy Resnu Pratama menyambut baik kolaborasi tersebut. Ia menilai, sosialisasi ini memberi pencerahan bagi pemerintah desa, terutama dalam memahami mekanisme iuran JKN yang dipotong melalui gaji kepala desa dan perangkat desa, serta prosedur pemanfaatan layanan kesehatan.

“Melalui kegiatan ini, perangkat desa semakin memahami dasar perhitungan iuran dan cara memanfaatkan kepesertaan JKN sesuai ketentuan. Kami mendukung langkah strategis BPJS Kesehatan karena ini berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat desa,” jelas Wendy.

Kerja sama lintas sektor ini menjadi semakin penting di tengah tantangan fiskal, termasuk menurunnya dana transfer dari pemerintah pusat dan alokasi Dana Desa pada 2026. Dengan pemahaman yang baik, pemerintah desa dapat mengambil kebijakan yang tepat dalam mendukung perlindungan kesehatan warganya..

“Sinergi antara BPJS Kesehatan, pemerintah daerah, dan pemerintah desa diharapkan mampu memperkuat sistem perlindungan kesehatan di Kabupaten Pemalang. Informasi yang jelas dan edukasi yang berkelanjutan akan membantu masyarakat mengakses layanan kesehatan dengan aman, nyaman, dan tepat sasaran,” tandasnya. (*)