JawaPos.com - Industri tembakau nasional saat ini menguasai sekitar 97 persen pangsa pasar dengan mayoritas menggunakan tembakau produksi petani dalam negeri yang secara alamiah memiliki karakteristik kadar nikotin tinggi. Selain itu kretek juga menyerap hampir seluruh hasil panen cengkih nasional.

Tembakau dan cengkih merupakan bahan baku rokok kretek. Mempertimbangkan hal tersebut, Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (Gappri) menilai, usulan batas nikotin dan tar akan membuat produk rokok yang menyerap banyak hasil petani lokal sulit dipenuhi ketentuannya.

"Kalau apa yang diuji publik mengenai batas maksimal tar dan nikotin diberlakukan, tentu industri ini akan mengalami musibah. Karena saat ini industri tembakau yang menguasai pasar menyerap tembakau-tembakau lokal produksi dari petani-petani di dalam negeri," ujar Henry dalam forum Uji Publik Kajian Penentuan Batas Maksimal Nikotin dan Tar yang diselenggarakan Kemenko PMK, beberapa waktu lalu.

Sebelumnya, tim penyusun dari Kementerian Koordinator Menteri Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan menyampaikan usulan penerapan batas nikotin dan tar pada hearing tanggal 10 Maret 2026. Tim penyusun mengusulkan batas nikotin dan tar yang jauh lebih rendah meniru negara-negara Uni Eropa. Penyusunan batas nikotin dan tar tersebut merupakan amanah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024.

Selain soal rencana regulasi tersebut, Henry juga menyoroti adanya tekanan global yang sangat kuat dari organisasi kesehatan dunia seperti WHO melalui Konvensi Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau alias Framework Convention on Tobacco Control (FCTC). Henry menyayangkan kecenderungan pemerintah yang mengadopsi mentah-mentah aturan global itu tanpa mempertimbangkan karakter unik industri tembakau di dalam negeri. 

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (Gaprindo), Benny Wachjudi turut menyampaikan kekhawatiran mengenai dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan akibat dari wacana kebijakan tersebut. Dia menekankan bahwa IHT sejatinya telah sadar akan eksternalitas produk tembakau dan telah mematuhi ratusan peraturan yang berlaku untuk sektor tembakau. 

"Jika batas nikotin diturunkan hingga angka yang tidak realistis, misalnya satu miligram, maka tembakau dari daerah-daerah penghasil utama seperti Jawa tidak akan lagi terserap oleh pabrikan," lanjutnya.

Benny memaparkan, rata-rata kadar tar pada rokok kretek tangan saat ini berada di kisaran 34 hingga 52 miligram, sementara rencana pemerintah ingin memangkasnya hingga 10 miligram. Angka tersebut sangat jauh dari kenyataan teknis produksi dan standar nasional Indonesia (SNI) yang berlaku saat ini.

Penurunan batas tersebut dianggap sebagai upaya pembunuhan industri kretek yang merupakan sektor padat karya sekaligus warisan budaya nasional. "Kalau pembatasan tar itu dilakukan, maka tidak bisa karena rokok kretek pasti akan mati," tegas Benny.

Lebih lanjut dia menjelaskan pelarangan bahan tambahan seperti mentol juga akan memukul seluruh ekosistem tembakau. Pada akhirnya, penerimaan negara dari cukai hasil tembakau (CHT) dengan nilai ratusan triliun rupiah tiap tahunnya akan terancam turun drastis jika wacana pembatasan kadar nikotin dan tar pada produk tembakau disahkan.