Beredarnya Rekaman Rini dan Bos PLN, Wapres JK: Tidak Ada soal Fee

JawaPos.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) ikut angkat bicara soal tersebarnya rekaman pembicaraan antara Menteri BUMN Rini Soemarno dan Dirut PLN Sofyan Basir. JK mengungkapkan tahu betul persoalan yang dibahas dalam pembicaraan itu. Dia yakin pembahasan tersebut tidak berkaitan sama sekali dengan fee atau jatah proyek.

"Hanya mengatur sahamnya yang ada sedikit perbedaan pandangan. Tidak ada soal fee. Saya tahu betul itu," ujar JK di Kantor Wakil Presiden kemarin (30/4). Pembagian saham tersebut berkaitan dengan skema investasi kerja sama antara pemerintah dan swasta atau public private partnership (PPP) agar dikelola dengan baik.

Pembicaraan antara Rini dan Sofyan itu berkaitan dengan proyek kerja sama pembangunan terminal energi terpadu gas alam cair atau LNG dengan PT Bumi Sarana Migas (BSM) yang menggandeng Tokyo Gas, Mitsui, di Bojonegara, Serang, Banten. Pertamina siap menjadi offtaker dan berusaha mendapatkan saham pada kilang tersebut.

JK menjelaskan, proyek penyediaan energi itu dimulai pada 2013. Saat itu JK belum menjadi wakil presiden untuk kali kedua. Dia memastikan bahwa proyek tersebut murni swasta. "Pada 2013 itu kita diskusi. Ada masalah yang akan terjadi pada 2020, 2021, yaitu gas di sekitar Jabar ini habis. Maka harus gas itu didatangkan dari daerah lain," ungkap dia.

Tapi, untuk mendatangkan gas tersebut, diperlukan fasilitas regasifikasi. Bila tidak ada fasilitas itu, bisa terjadi masalah. Selain itu, sebelumnya perlu ada fasilitas terminal apung. Namun, membangun terminal tersebut membutuhkan biaya mahal. "Coba cek sama mereka 3 dolar (AS) per mmbtu ini setengahnya dan lebih terjamin. Jadi, lingkup pembicaraan itu saya tahu betul itu tidak ada membicarakan fee, unsur ngaturnya PPP-nya tadi itu," beber JK.

Sementara itu, keterlibatan Ari Soemarno, menurut JK, berkaitan dengan kapasitasnya sebagai ahli soal gas. Ari dilibatkan sebatas sebagai tim ahli. "Diajak untuk menjadi tim ahli. Jadi, tidak ada hubungan. Dan waktu itu Rini belum jadi menteri. Jadi, tidak ada hubungannya," imbuh JK.