Jaminan Kesehatan 27 Juta Jiwa Takkan Lagi Ditanggung Pemerintah

JawaPos.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan proses validasi data penerima bantuan iuran (PBI) untuk BPJS Kesehatan telah rampung. Hasilnya, terdapat sekitar 27 juta peserta yang akan dimasukkan sesuai dengan kategorisasi berdasarkan kesanggupan kepesertaan.

Adapun proses bersih-bersih (cleansing) data yang berhak menerima PBI telah dibahas BPJS Kesehatan bersama dengan pemerintah dan Komisi XI dan Komisi IX DPR RI. Pasalnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, saat ini pemerintah menanggung beban PBI melebihi jumlah orang miskin yang terdata Badan Pusat Statistik (BPS).

Berdasarkan catatan BPS, penduduk miskin pada Maret 2019 sebesar 25,14 juta orang atau sebesar 9,41 persen dari total jumlah penduduk. Sedangkan total iuran BPJS Kesehatan dari kalangan miskin yang ditanggung negara (PBI) sebanyak 133 juta.

Rinciannya, peserta PBI pusat sebanyak 96 juta dan PBI daerah sebanyak 37,3 juta. Itu berarti, sejatinya pemerintah melindungi lebih dari 100 juta jiwa peserta yang bukan kalangan miskin.

"Jumlah kemiskinan turun. Memang untuk BPJS Kesehatan ini coverage melebihi jumlah orang miskin," kata Sri Mulyani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (6/9).

Ani, sapaan akrab Sri Mulyani, menyatakan, pihaknya telah mendata bahwa ada sekitar 27 juta peserta yang harus dikeluarkan dari golongan PBI. Hal itu telah selaras dengan audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Jadi, mengenai jumlah komposisi siapa yang masuk dan sesuai hasil BPKP. Kami sudah minta BPKP melakukan audit terhadap kepesertaan dan memunculkan ada sekitar 27 juta yang memang harus dibersihkan dan kemudian dimasukkan sesuai target," katanya.

Ke depan, Ani meminta Kementerian Sosial (Kemensos) dan Pemda untuk mengidentifikasi kepesertaan agar lebih tepat sasaran. "Kami meminta perbaikan tata kelola kepesertaan ini dari sisi konsistensinya," pungkasnya.

Di sisi lain, pemerintah meminta masalah kategorisasi fasilitas kesehatan yang lebih sesuai. BPJS Kesehatan juga diminta memperbaiki hubungan dengan lebih dari 2.500 RS dan 23 ribu Puskesmas.