Muhammadiyah Siap Kelola Tambang Eks Adaro, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia Beri Penjelasan Lengkap

JawaPos.com–Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan, Muhammadiyah akan mengelola tambang bekas Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) milik PT Adaro Energy Tbk.

”Muhammadiyah sekarang sudah turun. Kita sudah positif. Kita pakai yang eks-Adaro,” ujar Bahlil.

Hal ini menunjukkan bahwa proses pemilihan lokasi tambang untuk dikelola Muhammadiyah telah berada di tahap finalisasi. Kementerian ESDM sebelumnya menawarkan tiga lokasi tambang bekas PKP2B kepada Muhammadiyah. Ketiga lokasi tersebut adalah tambang eks Adaro Energy, Kideco Jaya Agung, dan Arutmin.

Menteri Bahlil menegaskan, langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk melibatkan organisasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam secara lebih inklusif. Dengan pengalaman Muhammadiyah di berbagai bidang, pemerintah yakin organisasi ini mampu mengelola tambang dengan baik dan berkelanjutan.

”Ini adalah bentuk keberpihakan pemerintah kepada masyarakat. Muhammadiyah telah menunjukkan komitmennya di sektor pendidikan dan kesehatan, dan kami percaya mereka juga bisa di sektor energi,” tambah Bahlil.

Menurut Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Muhadjir Effendy, pihaknya telah melakukan survei di lokasi-lokasi tersebut untuk menentukan pilihan yang paling tepat.

”Kami telah melakukan survei internal. Semua lokasi yang disebutkan, baik Adaro, Kideco, maupun Arutmin, sudah kami analisis,” ujar Muhadjir.

Survei dilakukan tim khusus yang dibentuk Muhammadiyah untuk menilai potensi dan kelayakan tambang yang akan dikelola. Tim bertugas mengumpulkan data teknis, lingkungan, dan ekonomi, untuk mendukung keputusan strategis organisasi.

Muhadjir menambahkan, proses survei tersebut menjadi langkah penting sebelum keputusan final diambil. ”Kami ingin memastikan lokasi yang dipilih benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan tujuan Muhammadiyah,” jelas dia.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir juga mengonfirmasi pembentukan tim khusus untuk menangani perizinan dan administrasi terkait pengelolaan tambang. Laporan lengkap dari tim tersebut masih dalam proses penyusunan.

”Kami belum menerima laporan final dari tim survei. Jika nantinya tambang tersebut benar-benar diserahkan kepada Muhammadiyah, pasti akan ada pembahasan lebih lanjut antara kami dan Kementerian,” kata Haedar di Jogjakarta.

Muhammadiyah menegaskan bahwa pengelolaan tambang ini akan tetap memerhatikan aspek keberlanjutan lingkungan dan sosial. Organisasi ini berencana melibatkan masyarakat sekitar tambang untuk memastikan manfaatnya dapat dirasakan secara langsung.

”Kami berkomitmen untuk menjadikan tambang ini sebagai contoh pengelolaan yang beretika dan berkelanjutan. Ini bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga tanggung jawab sosial,” ujar Muhadjir.

Meskipun demikian, pengelolaan tambang bukan tanpa tantangan. Proses administrasi, persiapan teknis, hingga penyesuaian operasional membutuhkan waktu dan kerja sama yang solid antara Muhammadiyah dan pemerintah.

Namun, dengan dukungan penuh dari berbagai pihak, Muhammadiyah optimistis dapat menjalankan amanah ini dengan baik. Langkah ini diharapkan menjadi awal baru dalam pemberdayaan organisasi masyarakat di sektor tambang.