Wamenhaj Dahnil Pastikan Cabut Izin Hanania Travel dan Dorong Pasal TPPU

Wakil Menteri Haji dan Umrah RI Dahnil Anzar Simanjuntak bersama Wakil Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi, Fatttah Al-Mashat di Kantor Urusan Haji Indonesia Daker Makkah, Kamis (4/6/2026). (Bayu Putra/JawaPos.com)

JawaPos.com – Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) RI Dahnil Anzar Simanjuntak menyoroti perkembangan pengusutan kasus penipuan travel umrah Hanania Travel.

Ia mendorong pihak kepolisian menerapkan pasal pencucian uang dalam penanganan kasus itu, sementara Kemenhaj akan mencabut izin Hanania Travel.

​Hal tersebut disampaikan Dahnil saat Rapat Kerja bersama Komisi VIII DPR di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/8).

​Menurut dia, saat ini Kemenhaj fokus pada penyelamatan hak jamaah yang menjadi korban penipuan Hanania Travel.

Baca Juga:Alasan Kemanusiaan di Balik Tahanan Kota Nisa Hanania Travel Diprotes Korban: Kami Juga Menderita

Tim Pengendalian serta Tim Bina Haji dan Umrah kemenhaj saat ini terus mendampingi korban, dan prosesnya sudah masuk ke ranah hukum sehingga jadi wewenang penuh polisi.

Menurut Dahnil, pihaknya sebenarnya tidak sepakat dengan langkah polisi memberikan status tahanan rumah kepada para tersangka Hanania Travel.

​"Tapi kemudian ini kan domainnya pihak kepolisian, diskresi kepolisian yang kami tidak bisa ikut campur," tegas mantan ketua Umum PP pemuda Muhammadiyah itu.

​Saat ini, lanjut dahnil, fokus utama Kemenhaj adalah percepatan proses hukum serta pengembalian dana milik jamaah.

Baca Juga:Korban Hanania Travel Bikin Naskah Akademik 800 Halaman, Agar Pemerintah Bisa Berantas Mafia Umroh

Karena itu, dia teerus mendorong pihak kepolisian agar menerapkan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam kasus ini.