JawaPos.com – Serangan udara yang dilancarkan Amerika Serikat dan Israel terhadap fasilitas nuklir Iran bulan lalu telah mengguncang kawasan Timur Tengah dan mempertegas dominasi militer keduanya. 

Namun di balik narasi keberhasilan itu, keduanya justru mengambil arah berbeda dalam menentukan langkah strategis berikutnya. Trump mendorong jalur diplomasi demi mencegah Iran memperoleh senjata nuklir, sementara Netanyahu menuntut tekanan militer yang lebih agresif bahkan hingga perubahan rezim di Teheran.

Keduanya memang sama-sama mengklaim bahwa operasi militer pada 22 Juni lalu telah "menghambat" kemampuan Iran membangun senjata nuklir. Namun, menurut dua diplomat Barat, baik Washington maupun Tel Aviv menyadari bahwa kemenangan tersebut bersifat sementara, mengingat dugaan bahwa Iran masih menyimpan cadangan uranium yang diperkaya dan memiliki kemampuan teknis untuk membangun kembali fasilitasnya.

Dilansir dari Reuters, Rabu (9/7/2025), perbedaan mencolok muncul dalam strategi jangka panjang. Presiden Trump memilih pendekatan diplomatik dengan tujuan terbatas: memastikan Iran tidak pernah memperoleh senjata nuklir. “Trump melihat peluang untuk mendorong Iran membuat kesepakatan dan meraih prestasi diplomatik besar,” kata seorang diplomat.

Sementara itu, Netanyahu justru mendorong penggunaan kekuatan yang lebih agresif. Seorang sumber yang memahami pandangan Netanyahu menyebut bahwa perdana menteri Israel ingin menekan Iran hingga ke titik keruntuhan pemerintahan jika perlu, guna memaksa penghentian total program pengayaan nuklir yang dianggap sebagai ancaman eksistensial bagi negaranya.

Ketegangan strategi ini juga tercermin dalam kebijakan terhadap Jalur Gaza. Trump berupaya tampil sebagai tokoh perdamaian global dengan mendorong gencatan senjata antara Israel dan Hamas. Sementara itu, Netanyahu tetap bersikukuh bahwa tujuan akhir Israel adalah pembongkaran total Hamas, yang menurutnya merupakan sekutu strategis Iran. Ia bahkan mengusulkan agar pimpinan Hamas diasingkan ke Aljazair, sebuah gagasan yang ditolak mentah-mentah oleh Hamas.

Netanyahu secara terang-terangan menentang langkah Washington yang berencana menghidupkan kembali perundingan nuklir dengan Teheran, yang pekan ini digelar di Norwegia. “Dia menolak segala upaya yang bisa memberikan jalan napas ekonomi atau politik bagi Iran,” ujar sumber tersebut.

Menurut sumber yang sama, Netanyahu menginginkan skenario “model Libya” diterapkan terhadap Iran—yakni pembongkaran total seluruh fasilitas nuklir dan misil, pengawasan ketat oleh komunitas internasional, serta pelarangan penuh aktivitas pengayaan uranium, bahkan untuk kepentingan sipil. 

Namun, seperti diingatkan mantan diplomat Amerika Serikat, Alan Eyre, “Berbeda dengan Irak, tidak ada oposisi yang kredibel di Iran. Tidak ada kekuatan darat asing yang bisa diandalkan untuk menggulingkan rezim yang dijaga ketat oleh Garda Revolusi.”

Trump sendiri mengisyaratkan bahwa operasinya terhadap Iran bersifat satu kali. “Program mereka telah dimusnahkan,” kata Trump. Namun menurut Alex Vatanka, Direktur Program Iran di Middle East Institute, pernyataan itu lebih sebagai peringatan ketimbang kemenangan: “Jangan minta lebih—itu sinyal bahwa Trump tidak ingin terlibat lebih dalam.”

Meski Israel masih mengandalkan kekuatan militer dan kemungkinan melakukan serangan berkala sebagai upaya pencegahan, AS lebih memilih kombinasi tekanan ekonomi dan diplomasi. “Washington sedang memainkan dua sisi: mendukung Israel, tapi tetap membuka jalur perundingan,” kata diplomat tersebut.

Dalam kerangka itulah, Netanyahu memandang waktu sebagai faktor krusial. “Pertahanan udara Iran sudah lumpuh, infrastrukturnya melemah, dan pengaruhnya goyah. Tapi jika diberi waktu, Iran bisa pulih,” ungkap sumber yang dekat dengan pemikiran Netanyahu. Maka dari itu, baginya, ini adalah “urusan yang belum selesai—strategis, eksistensial, dan jauh dari kata berakhir.”

***