Iran Siapkan Aturan Baru Selat Hormuz, AS-Israel Terancam Diblokir di Tengah Tekanan Donald Trump

JawaPos.com - Pemerintah Iran mulai menunjukkan langkah konkret untuk memperketat kendali di Selat Hormuz, jalur vital energi dunia, di tengah meningkatnya tekanan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Teheran menegaskan bahwa kawasan tersebut akan diatur ulang dalam sebuah 'tatanan regional baru' yang kini memasuki tahap akhir persiapan.

Melalui pernyataan resmi, Angkatan Laut Garda Revolusi Iran atau Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) menyebut, keseimbangan strategis di Selat Hormuz telah berubah secara fundamental. Kondisi lama. terutama bagi Amerika Serikat dan Israel, disebut tidak lagi berlaku.

“Jalur ini tidak akan pernah kembali ke kondisi sebelumnya,” tegas IRGC, mengisyaratkan perubahan besar dalam dinamika keamanan kawasan sebagaimana dikutip dari outlet lokal.

Pejabat militer Iran juga mengungkapkan bahwa perencanaan operasional terkait 'tatanan baru Teluk Persia' kini mendekati tahap final. Pernyataan ini menunjukkan Teheran tidak hanya melontarkan retorika, tetapi juga mengombinasikan strategi militer dengan kesiapan nyata di lapangan.

Langkah tersebut menempatkan Selat Hormuz, salah satu jalur pelayaran minyak paling krusial di dunia, dalam potensi ketegangan baru yang bisa berdampak global.

Selain itu, di sisi legislatif, parlemen Iran juga bergerak cepat. Komisi Keamanan Nasional telah menyetujui rancangan undang-undang yang akan mengatur lalu lintas kapal di Selat Hormuz, termasuk rencana penerapan biaya transit.

RUU yang disahkan pada 31 Maret itu menjadi sinyal kuat bahwa Iran ingin memperkuat kontrol hukum atas jalur strategis tersebut.

Berdasarkan rincian yang beredar, rancangan aturan tersebut mencakup sejumlah poin krusial seperti pengenaan biaya transit menggunakan mata uang rial Iran, larangan melintas bagi Amerika Serikat dan Israel dan pembatasan terhadap negara yang mendukung sanksi sepihak terhadap Iran.

Perluasan kewenangan militer Iran dalam penegakan di selat juga akan berlaku, bersamaan dengan penguatan keamanan maritim dan keselamatan navigasi dan ketentuan perlindungan lingkungan serta koordinasi hukum dengan Oman.