Idul Adha, Momen Ibadah dan Keadilan Sosial yang Masih Jauh dari Merata

JawaPos.com - Setiap tanggal 10 Zulhijah dalam kalender Hijriah, umat Islam di seluruh dunia memperingati Idul Adha, hari besar yang penuh makna pengorbanan dan kepedulian sosial. Di Indonesia, negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, gema takbir menggema dari pelosok desa hingga jantung ibu kota, menandai dimulainya ibadah kurban.

Namun, Idul Adha bukan sekadar ritual penyembelihan hewan ternak seperti sapi, kambing, dan domba. Lebih dari itu, hari raya ini menjadi simbol ketakwaan dan solidaritas umat Islam, sebagaimana dicontohkan Nabi Ibrahim AS yang rela mengorbankan putranya demi menjalankan perintah Allah SWT. 

Semangat inilah yang mendorong masyarakat untuk berbagi kepada sesama, khususnya kepada mereka yang hidup dalam kekurangan.

Namun di balik suasana penuh syukur itu, masih ada ketimpangan yang mencolok. Penelitian terbaru dari Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS) menunjukkan bahwa tidak semua masyarakat Indonesia dapat merasakan manfaat dari ibadah kurban secara merata. 

Sebagian daerah, terutama yang terisolasi atau memiliki tingkat kemiskinan tinggi, justru mengalami defisit daging kurban setiap tahunnya.

Direktur IDEAS, Haryo Mojopahit, mengungkapkan bahwa penyebab defisit tersebut berbeda antara Pulau Jawa dan luar Jawa. Di Jawa, kendala utama adalah tingkat kemiskinan yang tinggi.

Sementara di luar Jawa, persoalannya lebih pada akses geografis, daerah yang terisolasi dan tertinggal, sehingga distribusi daging kurban menjadi sulit dijangkau.

Pada tahun 2024 lalu, defisit daging kurban di beberapa wilayah tercatat cukup signifikan. Kawasan Grobogan, Blora, Rembang, Pati, Kudus, Jepara, dan Demak di Jawa Tengah kekurangan hingga 2.623 ton. 

Sementara di Pulau Madura, kekurangannya mencapai 2.484 ton, dan di sejumlah kabupaten di Jawa Timur seperti Jombang, Nganjuk, Madiun, Ngawi, hingga Kediri tercatat defisit sebanyak 1.849 ton.

Lebih mencengangkan lagi, tingkat konsumsi daging di daerah-daerah tersebut sangat rendah. Di Kabupaten Ngawi, misalnya, konsumsi daging hanya sekitar 0,01 kilogram per kapita per tahun. Di Kabupaten Pandeglang tercatat 0,06 kg, dan di Magelang 0,18 kg per kapita per tahun.

Kondisi serupa juga terjadi di luar Jawa. Di Kabupaten Kubu Raya (Kalimantan Barat), konsumsi daging hanya 0,08 kg/kapita/tahun. Di Sigi (Sulawesi Tengah) sebesar 0,16 kg, serta di Halmahera Utara dan Seram Bagian Barat (Maluku) masing-masing 0,01 kg dan 0,11 kg per kapita per tahun.

Di sisi lain, kota-kota besar justru mengalami surplus daging kurban. DKI Jakarta, misalnya, mencatat surplus sebesar 9.905 ton. Begitu pula wilayah Bandung Raya dan sekitarnya yang mencapai 6.355 ton, serta Sleman dan Bantul di Yogyakarta dengan kelebihan 4.957 ton.

Kesenjangan inilah yang mendorong perlunya intervensi nyata. Haryo menekankan pentingnya distribusi daging kurban secara adil dan merata ke seluruh penjuru negeri. 

"Harus ada kolaborasi berbagai pihak untuk mengatasi masalah ini, mulai dari pemetaan mustahik (penerima manfaat) yang lebih akurat hingga pembukaan akses ke daerah-daerah terpencil," kata Haryo melalui keterangannya.