Subsidi Transjabodetabek Tinggi, DPRD Minta Pemprov DKI Jakarta Evaluasi Tarif

JawaPos.com - DPRD DKI Jakarta menyoroti besarnya subsidi transportasi yang dikucurkan untuk layanan transportasi antarwilayah TransJabodetabek.

Langkah ini menyusul kekhawatiran bahwa anggaran besar dari pajak warga Jakarta justru lebih banyak dinikmati oleh penduduk di luar wilayah ibu kota.

Diketahui, tarif Transjakarta yang dinikmati masyarakat saat ini adalah hasil subsidi besar-besaran. Jika tanpa subsidi, tarif asli atau harga keekonomian satu kali perjalanan mencapai sekitar Rp 13.000.

Namun, karena adanya subsidi dari Pemprov DKI, penumpang hanya perlu membayar Rp3.500. Artinya, ada selisih sebesar Rp 9.700 per penumpang yang ditanggung oleh kas daerah Jakarta.

Khawatir Subsidi Salah Sasaran

Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike mengapresiasi antusiasme masyarakat terhadap rute aglomerasi. Namun, ia mengingatkan agar Pemprov DKI Jakarta tidak abai dalam menghitung beban keuangan daerah.

"Jadi memang dengan kerjasama atau membuka jalur dari Jabodetabek dan aglomerasi yang di sekitar Jakarta ini memang antusiasmenya sangat baik," ujar Yuke dalam Talkshow Refleksi Akhir Tahun 2025 di Jakarta Barat, Senin (22/12).

Meski dampaknya positif bagi mobilitas, Yuke menekankan pentingnya keadilan bagi warga Jakarta yang membayar pajak.

"Tapi ini juga kita sudah sampaikan agar ini betul-betul jangan sampai nanti kita harus pikirkan betul subsidinya jangan terlalu berat. Jangan-jangan kita subsidi transportasi kita banyakan untuk warga yang di luar Jakarta," tambah dia.

Perlu Evaluasi Sistem Tarif

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta ini menilai, evaluasi mendalam terhadap skema pemberian subsidi sangat mendesak dilakukan.

Tujuannya agar anggaran daerah tetap tepat sasaran dan tidak merugikan kepentingan warga Jakarta.

"Nah ini yang harus kita telaah betul. Apakah itu sudah tepat dan adil untuk warga Jakarta? Karena kita mensubsidi kan juga dari pajaknya warga Jakarta," ujar Yuke.

Ia mendesak Pemprov DKI Jakarta untuk memikirkan formula baru terkait tarif bagi warga non-Jakarta yang menggunakan fasilitas subsidi tersebut.

"Nah ini yang kita juga minta Pemprov betul-betul memikirkan terkait rute dan biaya untuk transportasinya. Apakah nanti misalnya kalau yang dari luar Jakarta itu seperti apa. Jadi betul-betul kita melindungi subsidi kita, pajak kita tuh lebih utama untuk warga Jakarta," tegasnya.