Besok BEM UI Gelar Demo dengan 5 Tuntutan Utama, Soroti Rupiah Rp 18.000 dan Pajak UMKM

JawaPos.com - Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) bersama aliansi mahasiswa dan masyarakat sipil akan menggelar aksi demonstrasi besar-besaran esok hari, Jumat (12/6). Mengusung tajuk gerakan "Menuju Indonesia Bangkrut", massa aksi akan memadati kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, mulai pukul 15.00 WIB.

Ketua BEM UI, Yatalathof Ma'shum Imawan yang akrab dipanggil Athof, menuturkan aksi turun ke jalan ini dipicu oleh kondisi ekonomi yang kian mencekik masyarakat bawah. Salah satu sorotan utamanya adalah pelemahan nilai tukar rupiah yang sempat menembus angka Rp18.000 per dolar AS, memicu lonjakan harga kebutuhan pokok.

Menurut Athof, pertumbuhan ekonomi saat ini terasa semu karena tidak menyentuh realitas kehidupan masyarakat sehari-hari. Kebijakan fiskal pemerintah dinilai lebih berpihak pada kaum elit ketimbang rakyat kecil.

Baca Juga:Polda Riau Bongkar TPPU Perdagangan Gading Gajah, Aliran Uang Capai Rp 1,8 Miliar

"Kenyataan yang kita hadapi sekarang adalah ekonomi hanya tumbuh di atas kertas, tapi di meja makan rakyat, tidak ada yang berubah. Harga beras naik, lapangan kerja menyempit, rakyat sekarat dihajar pajak. Dan pemerintah? Sibuk memoles citra sambil membagi proyek kepada kroni," ujar Athof dalam keterangannya, Kamis (11/6).

Athof menambahkan, berbagai kritik berbasis data telah sering disampaikan, namun selalu berujung pada pengabaian.

"Ini bukan soal perbedaan politik. Ini soal siapa yang benar-benar dirugikan dan jawabannya adalah kita semua lah sebagai rakyat yang dirugikan," tegasnya.

5 Tuntutan Utama Aksi Demonstrasi BEM UI

Kekecewaan mahasiswa memuncak akibat kontrasnya kebijakan pemerintah, seperti pemberlakuan pajak UMKM melalui PP 20/2026 di tengah pembatalan royalti minerba untuk oligarki.

Berdasarkan hasil konsolidasi nasional di Universitas Indonesia, berikut adalah 5 tuntutan utama yang akan dibawa dalam aksi esok hari:

1. Stop Pemborosan APBN: Mendesak evaluasi total dan penghentian pemborosan anggaran negara pada program yang dinilai tidak jelas.