Miris, Masih Ada Ratusan Kasus Korupsi Terkait Anggaran Pendidikan

JawaPos.com - Pemerintah nampaknya harus bekerja keras membenahi sektor pendidikan Indonesia. Sebab, bidang pendidikan masih dan terus terjangkiti tikus-tikus koruptor.

Koordinator Subkomisi Pendidikan dan Penyuluhan Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara menyatakan, anggaran untuk pendidikan pada 2016 mencapai Rp 424,7 triliun. Menurut catatan Indonesia Corruption Watch (ICW) pada rentang waktu 2005 hingga 2016, terdapat 425 kasus korupsi terkait anggaran pendidikan dengan kerugian negara Rp 1,3 triliun dan nilai suap Rp 55 miliar.

"Pelakunya melibatkan kepala dinas, guru, kepala sekolah, anggota DPR/DPRD, pejabat kementerian, dosen, dan rektor. Kasus terbanyak terjadi di dinas pendidikan," kata Beka dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (2/5).

Adapun objek yang dikorupsi banyak ragamnya. Di antaranya; terkait dengan Dana Alokasi Khusus (DAK), sarana dan prasarana sekolah, dana BOS, serta dana buku dan infrastruktur sekolah.

“Korupsi sektor pendidikan harus diberantas tuntas. Pelakunya harus di hukum berat,” tegas Beka.

Selain itu, kata dia, sistem pendidikan Indonesia belum berjalan optimal. Pasalnya, kualitas guru yang rendah, suasana pembelajaran di sekolah yang tidak kondusif, dan kurikulum pendidikan yang membebani murid dan belum mengakomodir keragaman budaya yang ada di masyarakat.

Beka menambahkan, metode pendidikan juga membosankan dan belum mampu menumbuhkembangkan potensi serta bakat yang dimiliki murid. Sekolah dan perguruan tinggi belum inklusif.

"Diskriminatif terhadap penyandang disabilitas dan belum mampu menyediakan fasilitas sesuai kebutuhan penyandang disabilitas," paparnya.

Selain itu, masih terus terjadi kasus plagiatisme untuk meraih gelar sarjana (S1), master (S2), dan doktor (S3).