Pemerintah Ingin Beri Maaf Koruptor, Mahfud MD: Menurut Saya itu Berisiko

Ilustrasi koruptor. (Dok JawaPos.com)

JawaPos.com - Pakar hukum tata negara Mohammad Mahfud MD turut buka suara terkait dengan niatan pemerintah memberi maaf kepada koruptor. Meski perlu dilihat secara politis dan psikologis, Mahfud menyatakan bahwa hal itu berisiko bila memang diimplementasikan oleh pemerintah. 

”Menurut saya itu berisiko ya. Kalau misalnya memaafkan korupsi, apalagi dengan diam-diam,” ungkap dia kepada awak media di Jakarta pada Jumat (20/12).

Menurut Mahfud, pemerintah perlu memerhatikan asas akuntabilitas dan pertanggungjawaban. Termasuk soal siapa, apa, dan jumlah korupsi yang nantinya dimaafkan. Kemudian, asas transparansi harus dipastikan tidak ada yang bertentangan dengan undang-undang. 

”Kalau bertentangan dengan undang-undang gampang dibuat undang-undang baru kan. Tetapi, transparansi dan akuntabilitasnya nggak bisa dijamin. Dan belum tentu orang mengaku juga korupsi kan,” imbuhnya. 

Secara politis dan psikologis, Mahfud menyampaikan bahwa hal itu merupakan salah satu bentuk ekspresi niat baik Prabowo untuk menyelesaikan persoalan korupsi yang belakangan ini tampak membuat pemerintah hampir frustasi. Sebab tidak lain karena korupsi semakin lama semakin besar dan ada kasus yang tidak tuntas ditangani.

Baca Juga: Tak Seharusnya Maafkan Koruptor yang Maling Uang Negara, ICW Minta Prabowo Dorong Percepat Pengesahan RUU Perampasan Aset

”Oleh sebab itu, saya kira ya kita hargai itu bagian dari pernyataan Pak Prabowo yang katanya nanti akan berbuat sesuatu yang bisa dilihat sesudah enam bulan,” terang dia.