Muhadjir Effendy Ungkap Alasan Keselamatan jadi Prioritas Pelaksanaan Haji 2024

JawaPos.com - Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji, Muhadjir Effendy, menyatakan penyelenggaraan ibadah haji pada 2024 menunjukkan sejumlah perkembangan positif dibandingkan pelaksanaan pada tahun-tahun sebelumnya. Pernyataan itu disampaikan Muhadjir saat memberikan kesaksian dalam kasus dugaan korupsi kuota haji di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (1/9).

Muhadjir dihadirkan sebagai saksi oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk terdakwa dugaan korupsi kuota haji, salah satunya mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas.

Menurut dia, terdapat berbagai pembenahan dan inovasi dalam tata kelola penyelenggaraan haji. Muhadjir yang pernah menjabat sebagai Menteri Agama ad interim itu mengakui pernah menyampaikan penilaian positif pada pelaksanaan haji 2024.

"Saya hanya secara umum saja bahwa tata kelolanya semakin membaik dibanding sebelumnya, kemudian ada inovasi-inovasi yang dilakukan sehingga banyak perbaikan," kata Muhadjir.

Baca Juga:Fenomena KTP Warga Tak Mampu Dicatut Judi Online, Gus Ipul: Bansos Tetap Kita Salurkan

Ia menjelaskan, aspek keselamatan menjadi salah satu perhatian utama dalam penyelenggaraan ibadah haji. Hal tersebut juga menjadi perhatian Pemerintah Arab Saudi, terutama berkaitan dengan angka kematian jemaah.

Muhadjir menegaskan, keselamatan harus ditempatkan di atas aspek pelayanan lainnya. Setelah faktor keselamatan terpenuhi, pemerintah kemudian dituntut memastikan pelayanan kepada jemaah berjalan sebaik mungkin.

"Pertama tentu saja keselamatan. Keselamatan jemaah itu harus diprioritaskan, kemudian pelayanan, bagaimana supaya hajinya betul-betul baik, haji terbaik. Jadi keselamatan itu yang pertama," kata Muhadjir.

Dalam kesaksiannya, Muhadjir juga menerangkan posisi regulasi Indonesia dalam penyelenggaraan haji yang melibatkan Pemerintah Arab Saudi. Menurutnya, aturan yang diterapkan Indonesia harus menyesuaikan ketentuan yang berlaku di negara tersebut.

"Regulasi kita harus menyesuaikan dengan regulasi yang ada di Saudi," ujarnya.