Dirjenpas Janji Tindak Pejabat yang Tak Bongkar Bangunan Mewah di Lapas

JawaPos.com - Dirjen Pemasyarakatan (Dirjenpas) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Mashudi memastikan telah menginstruksikan jajarannya, untuk membongkar bangunan yang tidak sesuai ketentuan. 

Ia menegaskan bakal menindak tegas pejabat yang tidak menjalankan perintah tersebut, termasuk Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) dan Kepala Lapas (Kalapas).

"Kami akan tindak tegas apabila Kakanwil, Kalapas tidak mengikuti pembongkaran. Baik itu bangunan yang tidak sesuai dengan ketentuan, kita akan bongkar semuanya," kata Mashudi usai rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi XIII DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/9).

Tindakan tegas itu diambil bersamaan dengan proses investigasi terkait 13 bangunan di Lapas Cibinong yang disebut digunakan sebagai rumah dinas pegawai.

Baca Juga:Buntut 'Hunian Mewah' LP Cibinong Terungkap, Dirjenpas: Bongkar Bangunan yang Tak Sesuai Ketentuan

Bangunan tersebut hingga kini disebut belum tercatat sebagai barang milik negara (BMN).

Mashudi belum memberikan penjelasan mengenai asal-usul anggaran yang digunakan untuk membangun bangunan tersebut.

Ia meminta agar hal itu menunggu hasil pemeriksaan tim gabungan. “Belum. Nanti kita sampaikan pada hari Kamis,” ucapnya.

Selain persoalan bangunan, tim juga memeriksa keberadaan dua narapidana, Hasan Tjhie dan Ahmad Albani, yang disebut berada di ruang asimilasi atau Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE).

Mashudi menegaskan belum dapat mengambil kesimpulan mengenai keberadaan kedua narapidana tersebut sebelum seluruh proses pemeriksaan selesai.

Baca Juga:KPK Diam-diam Pantau Isu Terkait "Hunian Mewah" di Lapas Cibinong

Karena itu, ia memastikan pihaknya akan menginformasikan terkait hasil investigasi mengenai temuan hunian mewah di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, pada Kamis (1/10).