98,62 Persen Penduduk Indonesia Sudah Jadi Anggota JKN Tahun 2025, Biaya Pelayanan Capai Rp 191,3 T

JawaPos.com - BPJS Kesehatan mencatat sebanyak 98,62 persen alias 282,7 juta jiwa dari total penduduk Indonesia sudah menjadi anggota Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) hingga akhir tahun 2025. Di sisi lain, sepanjang tahun 2025 juga biaya pelayanan kesehatan mencapai Rp 191,3 triliun, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito mengatakan, capaian tersebut membuktikan bahwa program JKN bukan sekadar memberikan jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan, tetapi juga menjadi fondasi bagi terciptanya SDM Indonesia yang sehat, produktif, dan berdaya saing.

"Ketika masyarakat memperoleh akses layanan kesehatan yang berkualitas tanpa terbebani biaya yang besar, mereka dapat terus berkarya, meningkatkan produktivitas, dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan bangsa," ujar Pujo dalam acara Public Expose Laporan Pengelolaan Program dan Laporan Keuangan BPJS Kesehatan Tahun 2025, Kamis (2/7).

Besarya cakupan kepesertaan JKN ini, kata Pujo diikuti dengan tingginya pemanfaatan layanan kesehatan. Sepanjang tahun 2025, Program JKN mencatat lebih dari 725,3 juta pemanfaatan layanan kesehatan, atau lebih dari 1,9 juta pemanfaatan layanan setiap hari.

Baca Juga:Baru 155 dari 4.000 Perguruan Tinggi Miliki Unit Layanan Disabilitas, Kemendiktisaintek Komitmen Bangun Kampus Inklusif

"Angka tersebut mencerminkan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap Program JKN sekaligus menunjukkan bahwa layanan kesehatan yang berkualitas semakin mudah diakses oleh peserta di seluruh Indonesia," tegasnya.

Inovasi dalam pelayanan JKN seperti melalui Aplikasi Mobile JKN, Pelayanan Administrasi melalui WhatsApp (PANDAWA) di nomor 08118165165, serta Care Center 165 membuat kemudahan akses tersebut turut diperkuat melalui perluasan jejaring fasilitas kesehatan dengan 23.770 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), 3.194 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL), dan 6.190 fasilitas kesehatan penunjang yang tersebar di seluruh Indonesia yang telah menjadi mitra BPJS Kesehatan.

Pujo menjelaskan, keberhasilan penyelenggaraan Program JKN juga ditopang oleh pengelolaan Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan yang sehat dan akuntabel. Hingga akhir tahun 2025, aset bersih DJS Kesehatan tercatat sebesar Rp 30,04 triliun yang mampu memenuhi estimasi pembayaran klaim selama 1,88 bulan sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara itu, hasil investasi Dana Jaminan Sosial Kesehatan mencapai Rp 3,94 triliun.

"Komitmen tersebut juga tercermin dari berbagai capaian tata kelola organisasi. Pada tahun buku 2025, BPJS Kesehatan kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Modifikasi (WTM) dari Kantor Akuntan Publik untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut, atau 34 kali sejak PT Askes (Persero)," ungkapnya.

Selain itu, BPJS Kesehatan mencatat skor 97,67 pada penilaian tata kelola organisasi, skor 4,01 pada maturitas Governance, Risk and Compliarice (GRC), skor 685 pada Baldrige Excellence Framework (BEF), serta skor 80,48 dalam Survei Penilaian Integritas yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).