BADKO HMI Minta Konflik Internal KPK Tak Ditunggangi Kepentingan Politik

Suasana Gedung KPK, Jakarta, Kamis (6/4/2024). Sebelumnya Pegawai negeri yang di pekerjakan (PNYD) Polri mogok kerja buntut protes pencopotan Direktur Penyelidikan. FOTO : FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS

JawaPos.com - Kelompok mahasiswa yang tergabung dalam Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (BADKO HMI) Jabodetabeka-Banten meminta agar masalah yang terjadi di internal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dijauhkan dari kepentingan politik. Seperti halnya polemik pencopotan Brigjen Pol Endar Priantoro dari jabatannya.

Menurut Ketua Bidang Parawisata dan Ekonomi Kreatif (PAREKRAF), Rusdi Bicara, dinamika yang terjadi di lembaga antirasuah tersebut tidak boleh dikaitkan dengan kepentingan politik kelompok tertentu. Dia juga menyoroti aksi massa yang dilakukan oleh Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) dan kelompok lainnya yang digelar kemarin.

"Aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh oknum-oknum PB HMI penuh dengan kepentingan politik praktis dan tanpa ada pembahasan yang dilakukan dalam rapat harian Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI). Hal ini, telah mencederai mekanisme dan marwah organisasi," kata Rusdi kepada wartawan, Jumat (7/4).

Rusdi mengatakan, seharusnya PB HMI lebih fokus kepada isu-isu kebangsaan dan keumatan di dalam maupun di luar negeri. Menjauhkan diri dari kepentingan kelompok dan golongan tertentu.

"Saya melihat bahwa PB HMI sekarang tidak lagi mengawal isu-isu keumatan dan kebangsaan, tapi mereka lebih fokus terhadap isu-isu politik yang hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu dan itu jauh dari nilai-nilai idependensi dan juga idealisme mahasiswa yang dapat mencoreng nama baik organisasi HMI se-Indonesia," imbuhnya.

Lebih jauh, Rusdi meminta agar Ketua Umum PB HMI menegur oknum-oknum PB HMI yang telah menyeret organisasi masuk dalam kepentingan politik praktis tersebut.

"Ketua Umum PB HMI harus menegur secara tegas terkait keterlibatan beberapa oknum pengurus PB HMI yang melakukan aksi unjuk rasa di depan KPK, karena aksi yang dilakukan tadi adalah aksi titipan dan tidak ada intruksi dari ketum PB untuk seluruh kader HMI se-Indonesia," pungkasnya.

Editor: Estu Suryowati