Pembangunan SPPG Tidak Boleh Lagi Mengikuti Kemudahan Berbisnis

JawaPos.com - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan meminta pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tak lagi sekadar mempertimbangkan kemudahan lokasi atau bisnis.

Ia menegaskan, pembangunan SPPG harus diprioritaskan berdasarkan data dan kebutuhan masyarakat, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Hal tersebut disampaikan Luhut usai mengundang Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, guna mendiskusikan evaluasi dan perbaikan sistem tata kelola gizi nasional.

“Pembangunan SPPG tidak boleh lagi sekadar mengikuti kemudahan berbisnis atau mencari lokasi yang gampang. Negara harus hadir lebih dulu di tempat yang paling sulit dan paling membutuhkan. Penentuan lokasi wajib berbasis data akurat seperti; angka stunting, kerentanan pangan, dan tantangan geografis,” kata Luhut, di Jakarta, Kamis (20/8).

Baca Juga:Maju Lagi Jadi Calon Ketua Demokrat Jatim, Emil Dardak Tegaskan Loyalitas kepada AHY

Dia meminta pembenahan menyeluruh terhadap tata laksana Program MBG. Langkah strategis ini didorong agar eksekusi program unggulan (flagship) Presiden Prabowo Subianto dapat berjalan tepat sasaran, konsisten, dan diawasi secara ketat sehingga manfaatnya benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat.

“Satu hal yang ingin saya garis bawahi adalah setiap keputusan strategis harus berlandaskan pada data yang akurat, pengawasan ketat, dan keberanian melakukan koreksi jika ada kekeliruan,” tegas Luhut.

Luhut juga menekankan pentingnya refocusing lokasi SPPG agar diprioritaskan pada wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Sebanyak 1.700 SPPG saat ini difokuskan pembangunannya di wilayah dengan tingkat prevalensi stunting tinggi, seperti Papua, Maluku, Nias, dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Di samping pemetaan ulang lokasi, standarisasi kualitas dan higienitas menjadi syarat mutlak yang tidak bisa ditawar. Luhut memberikan apresiasi atas langkah tegas Kepala BGN yang telah menutup sekitar 1.300 SPPG karena terbukti belum memenuhi standar kebersihan dan keamanan pangan.

Penindakan ini merupakan wujud pengawasan ketat demi menjaga kualitas gizi anak-anak Indonesia mulai dari proses yang paling mendasar.