Kemendagri: 376 Daerah Belum Punya Aturan Perlindungan Disabilitas

JawaPos.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus mendorong pemerintah daerah memperkuat regulasi terkait perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Sedikitnya 376 Kabupaten/Kota diminta untuk segera menerbitkan aturan perlindungan disabilitas.

Upaya menghadirkan regulasi perlindungan tersebut membutuhkan kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, kementerian, lembaga, hingga sektor swasta.

Direktur Produk Hukum Daerah Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri, Imelda, mengatakan pihaknya telah lama mendorong daerah untuk membentuk peraturan yang secara khusus mengatur penyandang disabilitas.

Baca Juga:Kemendagri Dorong Pemda Segera Percepat Regulasi BPJS Ketenagakerjaan

Langkah tersebut diperkuat dengan terbitnya Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.2.6/5749/OTDA pada Oktober 2023.

Surat tersebut berisi instruksi kepada pemerintah daerah agar mempercepat pembentukan produk hukum daerah yang berkaitan dengan penyandang disabilitas.

Berdasarkan data Kemendagri, sebanyak 37 dari 38 provinsi di Indonesia saat ini telah memiliki peraturan mengenai penyandang disabilitas.

Sementara di tingkat kabupaten dan kota, masih terdapat ratusan daerah yang belum memiliki regulasi serupa.

Imelda menyebut, hingga kini baru terdapat 138 pemerintah kabupaten dan kota yang telah memiliki aturan mengenai penyandang disabilitas. Jumlah tersebut terdiri atas 105 kabupaten dan 33 kota.

Baca Juga:Kemendagri Tegaskan Produk Hukum Daerah Harus Selaras dengan Program Prioritas Nasional

Secara keseluruhan, terdapat 140 produk hukum daerah terkait penyandang disabilitas.