29.000 Kopdes Merah Putih Siap Beroperasi, 8.000 Bakal Dimonitoring Serentak 15 Oktober

 JawaPos.com – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut sebanyak 29.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) telah siap beroperasi, meski sebagian masih harus dilengkapi sarana operasional sebelum bisa berjalan optimal. 

Zulkifli Hasan, yang akrab disapa Zulhas, mengatakan, pada tahap awal, pemantauan difokuskan terhadap sekitar 8.000 Kopdes Merah Putih yang sedang dilengkapi.

“Jadi, 29.000 itu, 8.000 hari-hari ini akan dilengkapi. Dilengkapi itu ada pupuknya, pupuk subsidi kan ini infrastruktur pemerintah untuk barang-barang subsidi. Ada pupuk, ada gula, ada minyak goreng, ada gas LPG ya,” kata Zulhas dalam rapat koordinasi terbatas Kopdes Merah Putih di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Rabu (14/10).

Baca Juga:Bukan Sekadar Kebiasaan, 7 Sifat Ini Sering Dikaitkan dengan Orang yang Cepat Balas Chat

Dia menegaskan, kesiapan koperasi tidak cukup hanya dilihat dari keberadaan bangunan. Pemerintah juga akan memeriksa kelengkapan sarana pendukung, termasuk kendaraan untuk memastikan distribusi barang dapat berjalan.

Zulhas mencontohkan, kendaraan operasional seperti truk dan mobil pikap harus benar-benar tersedia dan berfungsi. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kendaraan tersebut dapat digunakan, bukan sekadar tercatat dalam daftar inventaris.

“Dicek dulu ada nggak mobil truk itu bener nggak? Apa omon-omon aja, ya kalau ada truknya bener nggak mobilnya hidup, apa baknya aja yang ada,” ujarnya.

Target 35.000 Kopdes hingga Akhir Tahun

Zulhas mengatakan pemerintah memperkirakan jumlah Kopdes Merah Putih yang siap hingga akhir tahun dapat mencapai 35.000 unit. Bahkan, menurut dia, jumlahnya berpotensi menyentuh 40.000 unit karena ketersediaan lahan dinilai sudah mendukung.

Baca Juga:Semut Mengganggu di Rumah? Coba 8 Bahan Alami Ini untuk Mengusirnya

Meski demikian, pemerintah memilih menggunakan target moderat sebanyak 35.000 unit. Sebab, persiapan operasional dalam skala besar membutuhkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, BUMN, serta pemerintah daerah hingga tingkat kecamatan dan desa.

“Kita ambil lah, apa namanya moderat 35.000 lah,” jelasnya.