Ujian Nasional Dihapus, DPR: Program Baru Harus Lebih Baik

JawaPos.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim memiliki terobosan baru untuk dunia pendidikan. Ujian Nasional (UN) ditiadakan pada 2021 dan diganti dengan asesmen kompetisi minimum dan survei karakter‎.

Terkait hal itu, Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda mengatakan dalam rapat dengan Nadiem Makariem, pengganti UN harus bisa lebih baik. Sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

"Ada jarum ada peniti, jangan ditusuk pastilah luka, ujian nasional sudah akan diganti, Mas Nadiem harus jamin lebih sempurna," ujar Syaiful di Gedung DPR, Kamis (12/12).

‎Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menambahkan, para guru harus dijelaskan dan disiapkan asesmen kompetisi minimum dan survei karakter‎. Sebab, menurutnya banyak guru yang belum memahaminya.

"Apa yang dimaksud asesmen? Apakah guru-guru kita sudah siap melaksanakan asesmen siswa dan survei karakter? Karena pada saat yang bersamaan, sarana dan prasarana kita belum memadai," imbuhnya.

Oleh sebab itu, dia meminta penjelasan lebih detail terkait program penghapusan UN tersebut. Jangan siswa nantinya malah dirugikan. "Jadi jangan sampai siswa kita menjadi kelinci percobaan dalam sistem pendidikan nasional," ungkapnya.

Baca juga: KPAI Dukung Mendikbud Hapus Ujian Nasional

Sekadar informasi, Mendikbud Nadiem Makarim mengatakan UN hanya akan ada pada 2020. Setelah itu formatnya akan diganti. Sehingga pada 2021 tidak lagi ada UN.

"Pada 2021, UN akan diganti menjadi asesmen kompetisi minimum dan survei karakter," ujar Nadiem.

Nadiem menjelaskan alasan UN tetap dilakukan sampai dengan 2020. Karena sudah dilakukan persiapan adanya pelaksanaan UN tersebut. Sehingga tidak bisa serta merta dihapus. Sedangkan alasan UN diganti karena berdasarkan survei dan diskusi dari beberapa pihak termasuk juga dengan orang tua siswa, hasilnya tidak baik. Karena siswa fokusnya menghapal materi yang telah dipelajari.

Baca juga: Mendikbud Hapus UN, Pengamat: Langkah Cepat yang Patut Diapresiasi

Menurut Nadiem, UN juga belum menyentuh kepada karakter siswa. Sehingga dia memutuskan UN hanya akan ada sampai 2020. Setelah itu asesmen kompetisi minimum dan survei karakter‎ yang akan diterapkan.

"Jadi memang belum menyentuh karakter siswa secara holistik," tutur Nadiem.