Kisruh TKIP-SDIP Pamulang, Dewan Pendidikan Tangsel Minta Wali Murid Jangan Diseret ke Dalam Konflik

JawaPos.com - Dewan Pendidikan Kota Tangerang Selatan menyoroti konflik hukum yang terjadi di lingkungan TKIP-SDIP Pamulang. Dewan mengingatkan agar perkara ini tidak menyeret wali murid ke dalam persoalan.

Sekretaris Dewan Pendidikan Kota Tangerang Selatan, Ahmad Ghazali mengatakan, masalah kelembagaan Yayasan Syarif Hidayatullah Jakarta harus diselesaikan melalui jalur hukum yang berlaku. 

Pengurus Yayasan Syarif Hidayatullah Jakarta yang baru di bawah Prof. Siti Nurul Azkiyah maupun pengurus lama di bawah Ilham Aufa dan Andi Syafrani agar saling menahan diri. Mereka diharapkan tidak memprovokasi wali murid agar terlibat dalam kasus tersebut.

“Jangan sampai persoalan orang dewasa dan persoalan kelembagaan justru mengorbankan anak-anak. Apa pun persoalannya, selesaikan melalui jalur hukum dan jangan mengganggu proses belajar mengajar,” kata Ahmad Ghazali dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi 2 DPRD dan perwakilan orang tua murid, Selasa (1/9).

Baca Juga:Dilema Jukir Surabaya: Tarik Parkir Non-Tunai, tapi Setor Pakai Tunai

Dia mengingatkan, kedua belah pihak harus mengedepankan kepentingan peserta didik. Pasalnya, mereka tidak memiliki kepentingan dalam konflik yang terjadi.

Selain itu, Dewan meminta kepada seluruh pihak agar menghentikan pengerahan massa dan tindakan anarkis untuk penyelesaian perkara ini. Proses belajar mengajar tidak boleh terganggu oleh proses hukum.

Peserta didik memiliki hak untuk memperoleh kesempatan belajar dalam suasana yang aman, nyaman, dan kondusif.

Oleh karena itu, seluruh pihak dapat menahan diri dan tidak menjadikan lingkungan sekolah sebagai arena pertarungan kepentingan kelompok.

“Pengelolaan lembaga pendidikan juga harus dikembalikan pada tujuan utamanya, yaitu memberikan pendidikan terbaik bagi siswa, bukan menjadi arena kepentingan kelompok tertentu,” ujar Ahmad.