Pembakaran Bendera PDIP Dinilai Dapat Memperkeruh Keadaan

Ilustrasi PDI Perjuangan.

JawaPos.com - Korps Alumni HMI (KAHMI) menyayangkan terjadinya pembakaran bendera PDI Perjuangan. Pembakaran bendera partai politik di tengah panasnya jelang Pemilu 2024 dikhawatirkan akan memperkeruh keadaan.

Pembakaran bendera itu dilakukan sekelompok aktivis HMI yang melakukan unjuk rasa membela dosen dan pengamat politik Rocky Gerung, yang diduga menghina Presiden Joko Widodo. Mereka membakar bendera PDIP saat aksi unjuk rasa di Jalan Cikini Raya, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (4/8) lalu.

"Tidak elok kalau kita membakar bendera lembaga orang, akan semakin memperkeruh keadaan. Bagaimana perasaan kita kalau bendera HMI dibakar? Nah, begitu pula kader PDIP mereka bisa saja akan bereaksi," kata Sekretaris Umum KAHMI Wilayah Kalimantan Selatan, Fazlur Rahman dalam keterangannya, Minggu (6/8).

Baca Juga: Vietjet Buka Rute Langsung Jakarta-Ho Chi Minh City, Kadin Optimis Relasi Bisnis Indonesia-Vietnam Makin Mesra

Fazrul menyebut, boleh saja terjadi pro dan kontra terhadap pernyataan Rocky Gerung kepada Presiden Jokowi. Sebab, itu bagian dari demokrasi. Namun, ia menyayangkan tindakan oknum HMI yang menuding pelaporan Rocky oleh PDIP itu.

"Salah alamat, mestinya kita memberikan apresiasi karena PDIP menempuh jalur hukum karena negara kita negara hukum. Kalau pakai kekuatan massa pasti situasi akan semakin runyam," ujar Fazlur.

Fazlur mengingatkan di dalam internal PDIP sebenarnya terdapat alumni HMI. Bahkan, kader organisasi kemahasiswaan itu menempati posisi-posisi strategis di pemerintahan.

Baca Juga: Polisi Tak Masuk Ruang Ibadah, Yuzardi: Kalau Ada yang Masuk Nyawa Saya Serahkan

"Ini sebagai bukti bahwa alumni HMI itu bisa diterima dan juga bersama-sama PDIP turut bertanggung jawab atas keberlanjutan demokrasi di dalam negara hukum," ujar Fazlur.

Selain itu, Fazlur menyampaikan apabila belajar dari sejarah, Megawati dan PDIP justru selalu mengandalkan hukum dan konstitusi dalam menangani masalah.

"Seperti masalah Kudatuli 27 Juli 1996 dan upaya rezim saat itu membegal PDI, tetapi mereka kuat karena menjadikan hukum sebagai panglima," tegas Fazlur.

Baca Juga: Sejarah Panjang Keberadaan Fakultas Kedokteran Tertua Di Indonesia

Oleh karena itu, Fazlur mengajak lebih baik masalah pernyataan Rocky Gerung diserahkan pada mekanisme yang berlaku.

"Percayakan sajalah dengan tatanan hukum, jangan justru menambah masalah baru dan mencederai intelektualitas kader, sebab HMI seharusnya selalu menjunjung gerakan berbasis ilmiah dan mengedepankan adab dan etika ketika dihadapkan pada suatu masalah," tegas Fazlur.

Baca Juga: Efek Media Sosial, Polisi Disebut Injak Sajadah saat Tangkap Warga Air Bangis di Masjid Raya Sumbar

Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengatakan, pihaknya berencana melaporkan oknum aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) pembakar bendera partai di Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, Jumat (4/8). Para mahasiswa mengecam PDIP lantaran melaporkan aktivis Rocky Gerung ke kepolisian.

Bendera partai bagi seluruh partai politik yang ada di Indonesia merupakan simbol yang harus dihormati. Oleh karena itu, kata Djarot, PDIP akan mengambil langkah hukum dengan melaporkan pelaku pembakaran bendera partai ke kepolisian. Ia menegaskan, seharusnya semua pihak mengedepankan etika dalam berpendapat dan berekspresi.

Editor: Banu Adikara