Pimpinan Komisi IX DPR Pertanyakan Kepala BPOM soal Pengawasan Keamanan Pangan MBG

JawaPos.com - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, mempertanyakan kinerja Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Taruna Ikrar, terkait lemahnya pengawasan keamanan pangan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Charles menegaskan, BPOM seharusnya sudah menjalankan tugas pengawasan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), sebagaimana dibahas dalam setiap rapat di parlemen.

“Sebetulnya hari ini saya ingin meminta pertanggungjawaban dari Pak Kepala BPOM, karena di rapat yang lalu seharusnya BPOM sudah diberikan penugasan untuk melakukan pengawasan terkait keamanan pangan di SPPG-SPPG,” kata Charles, Rabu (22/4).

Ia juga mempertanyakan masih terjadinya insiden yang menimpa siswa penerima manfaat program tersebut.

Baca Juga:Datangi Bareskrim Polri, Presidium 08 Tanyakan Progres Penanganan Laporan Saiful Mujani dan Islah Bahrawi

“Apa yang menyebabkan masih terjadi keracunan sampai hari ini?” tegasnya.

Charles menyoroti dugaan minimnya keterlibatan BPOM dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan MBG. Ia menilai, belum adanya kewajiban sertifikasi bagi dapur operasional menjadi salah satu celah serius.

“Kalau perlu dapur-dapur SPPG itu harus memiliki sertifikasi dari BPOM sebelum diizinkan beroperasi. Namun kenyataannya tidak. Seolah-olah ada kejar target mendirikan dapur sebanyak-banyaknya dalam waktu singkat,” ucap Charles.

Selain itu, ia juga mengkritik komposisi anggaran BPOM. Dari total Rp 1,95 triliun, sekitar 54 persen dialokasikan untuk belanja pegawai, yang dinilai tidak sejalan dengan prinsip tata kelola yang baik.

“Ini sangat tidak sehat dan tidak mencerminkan good governance. Pedoman dari World Bank menyebutkan belanja pegawai seharusnya tidak lebih dari 20 hingga 30 persen,” tuturnya.