2,2 Juta Warga Surabaya Sudah Rekam KTP Elektronik, Pemkot Targetkan Full Digitalisasi 

JawaPos.com - Pemkot Surabaya mencatat 2,247 juta masyarakat sudah melakukan perekaman KTP elektronik. Jumlah ini setara 99,68 persen dari total penduduk Surabaya berusia 17 ke atas, yakni 2.254.680 jiwa. 

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Surabaya, Irvan Wahyudrajad mengatakan pihaknya menargetkan perekaman KTP elektronik mencapai 100 persen pada tahun ini. 

"Tingginya capaian perekaman KTP elektronik menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya administrasi kependudukan yang tertib dan terintegrasi," ujar Irvan pada Jumat (5/6). 

Baca Juga:Geledah Rumah Silmy Karim, KPK Sita Dua Unit Mobil Sport hingga 10 Motor Terkait Dugaan Korupsi Izin Tinggal WNA

Menurutnya, keberhasilan perekaman KTP elektronik menjadi modal penting dalam pengembangan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Hingga kini, aktivasi IKD di Surabaya telah mencapai sekitar 32 persen. 

"Selain mengejar target perekaman 100 persen, kami juga mendorong aktivasi IKD hingga mencapai 40 persen pada tahun ini sebagai bagian dari transformasi layanan publik berbasis digital," imbuhnya. 

Sebagai bagian dari modernisasi birokrasi, IKD memungkinkan warga Surabaya mengakses KTP elektronik dan berbagai dokumen kependudukan lainnya secara praktis melalui satu aplikasi di telepon pintar. 

"Jadi dengan IKD, masyarakat tidak hanya mendapatkan kemudahan akses dokumen kependudukan, tetapi juga menjadi lebih adaptif terhadap layanan digital yang terus berkembang," terang Irvan. 

Seluruh informasi kependudukan yang tersimpan dalam aplikasi IKD dilengkapi QR Code resmi, sehingga memudahkan masyarakat mengakses layanan publik yang lebih praktis, aman, dan cepat. 

Untuk mempercepat digitalisasi layanan, Pemkot Surabaya memperluas aktivasi IKD di kelurahan, kecamatan, MPP Siola, sejumlah SPP, serta melalui layanan jemput bola pada CFD Taman Bungkul. 

"Langkah ini (percepatan aktivasi IKD) menjadi bagian dari visi Surabaya untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih cepat, efisien, dan minim penggunaan kertas atau paperless,” pungkasnya. (*)