<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari, Candra Mega SariAsisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga, Novia Herawati&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Jatu Rahendarto, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Karir&nbsp;</h1><h1>Selalu Ada yang Baru!</h1>Selamat datang di situs resmi Rekrutmen Jawa Pos&nbsp;Jawa Pos merupakan perusahaan media massa terbesar di Indonesia. Memiliki lebih dari 200 media yang tersebar di seluruh Nusantara. Berbasis di Surabaya dengan sirkulasi lebih dari 400 ribu eksemplar per hari, Jawa Pos telah menjadi media massa yang kreatif, mencetak tren baru, serta mendapatkan berbagai penghargaan nasional dan internasional.&nbsp;Di 2016, Jawa Pos (PT Jawa Pos Koran) untuk kali pertama dalam sejarah membuka rekrutmen secara online. Situs resmi Rekrutmen Jawa Pos ini dapat diakses sepanjang tahun. Berbagai posisi yang tersedia dapat dilihat updatenya di situs ini. Berbagai pengumuman terkait program rekrutmen juga akan hadir. Tim rekrutmen Jawa Pos hanya akan memproses lamaran yang diajukan secara online. Let’s join us!&nbsp;Beberapa posisi telah dibuka! Buruan cek!

karir

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Muhammad Ridwan

KPK mengamankan Bupati Rejang Lebong dalam OTT di Bengkulu. Tim menangkap pelaku dan menyita uang tunai.

Sabik Aji Taufan

KPK Gelar OTT di Bengkulu, Bupati Rejang Lebong Fikri Thobari Diamankan

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/20200903-WNA-diduga-ilegal_1.jpg" alt="Sejumlah tenaga kerja asing (TKA) keluar dari kompleks proyek pembangunan PLTU 3-4 Nagan Raya, Aceh, setelah mereka tidak bisa menunjukkan izin kerja dari pemerintah. Kemenaker/Antara" width="100%">
<figcaption>Sejumlah tenaga kerja asing (TKA) keluar dari kompleks proyek pembangunan PLTU 3-4 Nagan Raya, Aceh, setelah mereka tidak bisa menunjukkan izin kerja dari pemerintah. Kemenaker/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA). Itu merupakan peraturan turunan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Omnibus Law).  Dalam aturan tersebut, terdapat sejumlah kewajiban yang harus dipenuhi perusahaan yang ingin mempekerjakan TKA. Pasal 6 Ayat (1) beleid itu berbunyi setiap pemberi kerja TKA yang mempekerjakan TKA wajib memiliki Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) yang disahkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk.  Kemudian, Pasal 6 Ayat (2) berbunyi, pemberi kerja TKA akan mempekerjakan TKA yang sedang dipekerjakan oleh pemberi kerja TKA lain, masing-masing pemberi kerja TKA wajib memiliki pengesahan RPTKA. Dalam Ayat (3) masih di pasal sama dijelaskan bahwa pemberi kerja TKA sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) wajib mempekerjakan TKA sesuai dengan pengesahan RPTKA.  Ada juga pada Pasal 7 Ayat (1) yang berbunyi, pemberi kerja TKA wajib menunjuk tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai tenaga kerja pendamping TKA yang dipekerjakan untuk alih teknologi dan alih keahlian dari TKA. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja pendamping TKA sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh TKA. Dan, memulangkan TKA ke negara asalnya setelah perjanjian kerjanya berakhir.  Sedangkan pada Pasal 7 Ayat (2) disebutkan, selain kewajiban pemberi kerja TKA sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), pemberi kerja TKA wajib memfasilitasi pendidikan dan pelatihan bahasa Indonesia kepada TKA.  "Namun, ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pada poin 1 dan 2, serta Ayat (2) tidak berlaku bagi direksi dan komisaris, kepala kantor perwakilan, pembina, pengurus, dan pengawas yayasan, serta TKA yang dipekerjakan untuk pekerjaan bersifat sementara," tulis aturan tersebut.  Kemudian, Pasal 8 Ayat (1) menerangkan bahwa pemberi kerja TKA wajib mendaftarkan TKA dalam program jaminan sosial nasional bagi TKA yang bekerja lebih dari 6 bulan, atau program asuransi pada perusahaan asuransi bagi TKA yang bekerja kurang dari 6 bulan. Pasal 8 Ayat (2) berbunyi, program asuransi bagi TKA yang bekerja kurang dari 6 bulan tersebut paling sedikit menjamin perlindungan untuk jenis risiko kecelakaan kerja.  Di PP tersebut juga terdapat larangan penggunaan TKA untuk beberapa kegiatan tertentu. Seperti dijelaskan dalam Pasal 9, pemberi kerja orang perseorangan dilarang mempekerjakan TKA. Lalu, sesuai Pasal 10, pemberi kerja TKA dilarang mempekerjakan TKA rangkap jabatan dalam perusahaan yang sama.  Pasal 11 juga memuat larangan, yaitu pemberi kerja TKA dilarang mempekerjakan TKA pada jabatan yang mengurusi personalia. Jabatan yang mengurusi personalia sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan oleh menteri setelah mendapat masukan dari kementerian/ lembaga terkait.  https://www.youtube.com/watch?v=8eBbvg-uZgU

Perusahaan Ingin Gunakan Tenaga Kerja Asing, ini Aturan Mainnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/Airlangga-Hartarto.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah telah menyelesaikan 51 peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Hal ini sesuai ketentuan Pasal 185 UU Cipta Kerja yang mengamanatkan penetapan peraturan pelaksanaan paling lama 3 bulan sejak UU Cipta Kerja mulai berlaku pada 2 November 2020.  Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa, hal mendasar yang diatur dalam PP dan Perpres tersebut adalah perubahan untuk kemudahan dan kepastian dalam perizinan serta perluasan bidang untuk investasi, sejalan dengan maksud dan tujuan UU Cipta Kerja.  "Hal itu akan dapat memperluas lapangan kerja baru, dan diharapkan akan menjadi upaya pemerintah mengungkit ekonomi akibat pandemi Covid-19. Sebab, pertumbuhan ekonomi nasional ditargetkan sebesar 5,3 persen pada tahun 2021 ini," ujarnya dalam keterangannya, Senin (22/2).  Peraturan pelaksanaan yang pertama kali diselesaikan adalah 2 Peraturan Pemerintah (PP) terkait Lembaga Pengelola Investasi (LPI), yaitu PP Nomor 73 Tahun 2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi (LPI) dan PP Nomor 74 Tahun 2020 tentang Modal Awal Lembaga Pengelola Investasi.  Selanjutnya, diselesaikan juga 49 peraturan pelaksanaan yang terdiri dari 45 PP dan 4 Peraturan Presiden (Perpres) yang disusun bersama-sama oleh 20 kementerian/lembaga (K/L) sesuai klasternya masing-masing.  K/L tersebut diantaranya, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.  Lalu, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Agama, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.  Secara substansi, peraturan pelaksanaan tersebut dikelompokkan dalam 11 klaster pengaturan, diantaranya, Perizinan dan Kegiatan Usaha Sektor ada 15 PP, Koperasi dan UMKM serta Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ada 4 PP, Investasi ada 5 PP dan 1 Perpres, Ketenagakerjaan ada 4 PP, Fasilitas Fiskal ada 3 PP, Penataan Ruang ada 3 PP dan 1 Perpres.  Selain itu, Lahan dan Hak Atas Tanah ada 5 PP, Lingkungan Hidup ada 1 PP, Konstruksi dan Perumahan ada 5 PP dan 1 Perpres, Kawasan Ekonomi ada 2 PP, dan Barang dan Jasa Pemerintah: 1 Perpres.  https://youtu.be/6u9mKF-m70I

Pemerintah Rampungkan 51 Peraturan Pelaksanaan UU Cipta Kerja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/Demo-Tolak-Omnibus-Law-Cipta-Kerja-Dery-Ridwansah-5.jpg" alt="Massa melakukan unjuk rasa menolak pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja di Patung Kuda, Jakarta, Rabu (28/10/2020). Dalam aksinya, mereka meminta Presiden Joko Widodo membatalkan pengesahan UU Cipta Kerja melalui Perppu. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Massa melakukan unjuk rasa menolak pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja di Patung Kuda, Jakarta, Rabu (28/10/2020). Dalam aksinya, mereka meminta Presiden Joko Widodo membatalkan pengesahan UU Cipta Kerja melalui Perppu. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tahun 2020 mencatatkan peristiwa bersejarah bagi Indonesia. Pertama kalinya pemerintah membuat kebijakan hukum dengan merevisi beberapa undang-undang. Regulasi baru ini digadang-gadang dapat mendatangkan investasi masuk ke Tanah Air, yakni Omnibus Law Cipta Kerja.  Dalam perjalanan pembahasan, regulasi ini menuai banyak pro dan kontra. Hingga akhirnya, dengan langkah senyap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah mengesahkan RUU Omnibus Law Cipta Kerja di tengah pandemi pada 5 Oktober 2020.  Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan, UU Omnibus Law Cipta Kerja dibuat karena banyaknya aturan yang saling tumpang-tindih. Rumitnya aturan, kata Luhut, membuka celah pihak-pihak yang tak bertanggung jawab untuk melakukan korupsi.  "Satu sama lain saling tumpang-tindih atau saling mengunci. Sehingga kita tidak bisa jalan, akibatnya korupsi tinggi dan kemudian inefisiensi juga dimana-mana," ujarnya dalam acara diskusi secara virtual, Rabu (21/10).  Awal tercetusnya UU Omnibus Law Cipta Kerja dimulai pada Oktober 2019 saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi kembali duduk memimpin pemerintahan untuk kedua kalinya. Saat itu, Jokowi berbicara sebuah konsep hukum perundang-undangan yang diyakini dapat membawa angin segar bagi iklim investasi.  baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/22/10/2020/cerita-luhut-soal-asal-tercetusnya-ide-uu-omnibus-law/">Cerita Luhut Soal Asal Tercetusnya Ide UU Omnibus Law</a>  Kemudian, rencana tersebut dimasukkan oleh DPR ke dalam RUU Program Legislasi Nasional Prioritas 2020 pada 22 Januari 2020. Pada bulan berikutnya, DPR mengaku telah melakukan roadshow ke berbagai daerah untuk menyosialisasikan rancangan regulasi tersebut.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/Rapat-Paripurna-DPR-Sahkan-RUU-Cipta-Kerja-Dery-Ridwansah-4-2.jpg" alt="Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kedua kanan) menyerahkan berkas pendapat akhir pemerintah kepada Ketua DPR Puan Maharani (kedua kiri) saat pembahasan tingkat II RUU Cipta Kerja pada Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/1" width="100%">
<figcaption>Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kedua kanan) menyerahkan berkas pendapat akhir pemerintah kepada Ketua DPR Puan Maharani (kedua kiri) saat pembahasan tingkat II RUU Cipta Kerja pada Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/1</figcaption>
</figure> Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kedua kanan) menyerahkan berkas pendapat akhir pemerintah kepada Ketua DPR Puan Maharani (kedua kiri) saat pembahasan tingkat II RUU Cipta Kerja pada Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2020). Dalam rapat paripurna tersebut Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja disahkan menjadi Undang-Undang. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com  Pada 2 April 2020 DPR tetap menggelar rapat paripurna untuk membahas RUU Cipta Kerja meskipun badai Covid-19 sedang menerpa negeri. Pembahasan RUU tersebut sempat tertunda pada akhir bulan karena narasumber tak hadir pada Rapat Dengar Pendapat (RDP).  Pada bulan berikutnya, tepatnya pada Hari Buruh Internasional berlangsung demo besar-besaran yang menolak disahkannya RUU Cipta Kerja. Tak hanya buruh, ribuan mahasiswa di berbagai wilayah ikut bersuara. Mereka khawatir regulasi baru tersebut menimbulkan dampak merugikan bagi perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja pada masa yang akan datang.  Namun, DPR dan pemerintah meyakinkan masyarakat bahwa RUU sapu jagat tersebut diperlukan untuk membantu perekonomian yang tengah dihantam krisis akibat Covid-19. Meskipun Partai Demokrat menarik diri dari pembahasan RUU Cipta Kerja di Badan Legislasi (Baleg), namun pembahasan RUU tersebut tetap dilanjutkan.  Pada Agustus 2020, gelombang penolakan semakin besar datang dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) beserta elemen serikat pekerja lainnya. Aksi penolakan terhadap RUU Omnibus Law Cipta Kerja juga digelar oleh kelompok buruh secara serempak di 20 provinsi di Indonesia.  Sayangnya, upaya yang dilakukan tak membuahkan hasil. DPR dan pemerintah malah ngegas pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Bahkan, Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas mengaku, total DPR melakukan pembahasan sebanyak 64 kali rapat.  baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/06/10/2020/polisi-adang-buruh-dari-luar-jakarta-yang-hendak-demo-di-dpr/">Polisi Adang Buruh dari Luar Jakarta yang Hendak Demo di DPR</a>  Kelompok buruh terus mengupayakan penolakan terhadap RUU Omnibus Law Cipta Kerja hingga akhir September 2020. Namun, upaya tersebut sia-sia karena tak banyak berpengaruh.  Bahkan DPR bersama pemerintah menggelar rapat malam hari pada Sabtu 3 Oktober 2020. Parlemen dan pemerintah menyepakati RUU Omnibus Law Cipta Kerja akan dibawa ke Rapat Paripurna penutupan masa sidang yang digelar Kamis, 8 Oktober 2020.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Demo-mahasiswa-RKUHP-foto-utama-koran-Ali-2.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> RAKYAT BERGERAK: Ribuan mahasiswa yang menggelar aksi di depan gedung DPR-MPR, Jakarta, semburat saat polisi menembakkan gas air mata. Demo tersebut dilakukan untuk menolak sejumlah RUU kontroversial. (Muhamad Ali/Jawa Pos)  Hasil rapat tersebut diketahui oleh para buruh dan sebagian masyarakat yang menolak sehingga mereka berencana melakukan aksi mogok besar-besaran sejak tanggal 6 Oktober. Namun, di luar perkiraan DPR malah memajukan Rapat Paripurna penutupan masa sidang menjadi Senin, 5 Oktober 2020.  Pada 5 Oktober 2020, palu diketuk tanda RUU Omnnibus Law Cipta Kerja disahkan menjadi Undang-Undang. Dari 9 fraksi DPR, sebanyak 6 fraksi menyetujui, 1 fraksi yaitu PAN menyetujui dengan catatan.  Sementara 2 fraksi, yaitu Demokrat dan PKS, menyatakan menolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Bahkan dalam Rapat Paripurna tersebut, anggota dari Partai Demokrat melakukan aksi walk out (meninggalkan sidang).  baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/05/10/2020/dpr-ngotot-sahkan-ruu-omnibus-law-cipta-kerja-demokrat-walk-out/">DPR Ngotot Sahkan RUU Omnibus Law Cipta Kerja, Demokrat Walk Out</a>  Setelah pengesahan, polemik UU Cipta kerja berlanjut karena jumlah halaman yang terus berubah-ubah hingga kesalahan pengetikan atau typo. Kesalahan pengetikan ini menuai banyak sorotan.  Adapun perubahan naskah UU Omnibus Law Cipta Kerja terjadi beberapa kali. Draf versi pertama yang diunggah di situs resmi DPR terdiri dari 1.028 halaman. Kemudian draf selanjutnya, berubah menjadi 905 halaman. Hasil revisi ini bahkan sempat disebut sebagai draf final UU Omnibus Law Cipta Kerja.  Namun belakangan, draf UU Omnibus Law Cipta Kerja berubah lagi menjadi 1.052 halaman. Perubahan masih terus terjadi hingga naskah tersebut dikirim ke Presiden Jokowi, dimana jumlah halaman dari 1.052 berubah menjadi 1.035 halaman.  Hingga akhirnya versi terakhir sebanyak 812 halaman. Draf inilah yang paling naskah akhir dan telah diteken oleh Presiden Jokowi.  baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/13/10/2020/draf-omnibus-law-cipta-berubah-lagi-kini-jadi-812-halaman/">Draf Omnibus Law Cipta Berubah Lagi, Kini jadi 812 Halaman</a>  Namun, usai mendapatkan nomor legalitas yakni UU Nomor 11 Tahun 2020 dan dinyatakan sudah berlaku sejak diundangkan, masih banyak pihak yang menolak. Mereka pun mengajukan uji materiil atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Salah satunya adalah KSPI yang saat ini mengajukan uji materiil. Nasib UU tersebut saat ini pun masih diproses di MK.  Luhut sendiri beranggapan, omnibus tersebut tidak menghilangkan aturan yang ada di undang-undang sebelumnya. Namun hanya menyelaraskan isi sejumlah undang-undang untuk menghindari tumpang-tindih.  Saat ini, turunan dari UU inipun masih terus disusun. Luhut menegaskan pemerintah akan membuka pintu lebar-lebar bagi masyarakat yang ingin memantau dan memberikan masukan dalam penyusunan peraturan pemerintah (PP) dan peratuaran Presiden (Perpres) turunan UU Omnibus Law Cipta Kerja.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/PSX_20201104_212456-e1609393530628.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Sejumlah perserta aksi dari Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa (FSPS) melakukan aksi damai dengan menonton bareng siaran langsung sidang uji materi UU Omnibuslaw yang sedang berlangsung di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Rabu (4/11). HARITSAH ALMUDATSIR/JAWA POS  Diwarnai Kabar Bohong  Semenjak UU Omnibus Law Cipta Kerja disahkan dalam Rapat Paripurna DPR, pada Senin, 5 Oktober 2020, sejumlah hoaks beredar dan memicu kegusaran publik. Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pun menjawab sederet informasi keliru yang begitu ramai tersebut.  Banyak hoaks yang beredar di tengah masyarakat terkait isu klaster ketenagakerjaan dalam UU Omnibus Law Cipta Kerja. Informasi keliru itu tidak bisa dipertanggungjawabkan.  "Kami meminta masyarakat tidak mudah percaya dengan hoaks yang sudah sangat banyak beredar terkait UU Cipta Kerja," ujar Airlangga dalam konferensi pers secara virtual di Jakarta, Rabu (7/10).  baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/15/10/2020/beredar-hoax-pernyataan-buya-syafii-soal-uu-omnibus-law-cipta-kerja/">Beredar Hoax Pernyataan Buya Syafii Soal UU Omnibus Law Cipta Kerja</a>  Adapun informasi keliru yang beredar terkait UU Cipta Kerja yakni banyaknya hak-hak pekerja yang dihapuskan. Diantaranya upah minimum, pesangon bagi yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), cuti haid, cuti melahirkan, dan jam kerja para buruh, status kekaryawanan sebagai pegawai kontrak seumur hidup, serta bakal banyaknya tenaga kerja asing (TKA) yang masuk ke Indonesia secara bebas.  Airlangga menegaskan bahwa para pekerja mendapatkan kepastian pembayaran pesangon dan mendapat tambahan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Selain itu, di dalam UU Omnibus Law Cipta Kerja tertera manfaat lain bagi para pekerja yang terkena PHK.  Misalnya, peningkatan kompetensi atau up-skilling, serta akses pada kesempatan kerja yang baru. Airlangga mengatakan, mengenai waktu kerja, istirahat jam kerja, dan istirahat minggu tetap mengacu regulasi lama di Pasal 77 dan Pasal 79.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/Demo-Tolak-Omnibus-Law-UU-Cipta-Kerja-Dery-Ridwansah-7.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Para demonstran berunjuk rasa menolak pengesahan Undang-undang Cipta Kerja di area Patung Arjuna Wiwaha, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (20/10/2020). Aksi gabungan buruh, petani, mahasiswa, dan pelajar yang dilakukan bersamaan dengan setahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin itu meminta Presiden mengeluarkan Perppu pencabutan UU tersebut karena dinilai kurang berpihak pada rakyat kecil. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com  Bahkan mantan Menteri Perindustrian itu mengatakan, UU Omnibus Law Cipta Kerja juga mengatur pekerjaan yang sifatnya fleksibel atau tidak terikat dengan waktu kerja, seperti e-commerce. Masalah itu, diatur dalam perjanjian kerja sesuai aturan dalam Pasal 77.  baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/10/10/2020/motif-perempuan-ini-sebar-hoax-omnibus-law-terancam-10-tahun-penjara/">Motif Perempuan Ini Sebar Hoax Omnibus Law, Terancam 10 Tahun Penjara</a>  "Kami tegaskan bahwa pengusaha wajib memberikan cuti dan waktu istirahat. Waktu ibadah, cuti haid, cuti melahirkan, waktu menyusui. kami tegaskan tidak dihapus dan tetap sesuai UU lama," tegasnya.  Para pekerja kontrak juga dipasrikan tetap mendapat jaminan perlindungan upah dan kesejahteraan. Pergantian perusahaan outsourcing diatur dalam Pasal 66. UU Omnibus Law Cipta Kerja juga mengatur tentang kehadiran TKA. Para TKA yang masuk ke Indonesia hanya untuk jabatan tertentu, waktu tertentu, dan harus punya kompetensi tertentu.  "Kemudian, perusahaan yang mempekerjakan TKA wajib memiliki Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)," tukasnya.  https://www.youtube.com/watch?v=vVp1BfcJd8w

Langkah Senyap DPR dan Pemerintah Terbitkan UU Omnibus Law Cipta Kerja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/jokowi-antara.jpeg" alt="Presiden Joko Widodo" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memamerkan sejumlah keuntungan dalam Undang-undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja dalam acara APEC CEO Dialogues 2020. APEC CEO Dialogues 2020 merupakan pertemuan antara pebisnis dan pemerintah Asia Pasifik yang dihadiri oleh Presiden Tiongkok Xi Jinping, Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga, dan Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau.  Jokowi optimistis, UU Cipta Kerja akan memberikan angin segar bagi iklim dunia usaha di Indonesia karena telah merampingkan berbagai regulasi yang tumpang tindih. Jokowi merincikan, pertama, proses perizinan dan investasi menjadi lebih sederhana dan cepat. Perizinan untuk usaha mikro tak diperlukan lagi, cukup dengan pendaftaran saja.  Kedua, pungutan liar dan korupsi dipotong dengan cara mengintegrasikan seluruh proses perizinan ke dalam sistem perizinan elektronik melalui sistem Online Single Submission (OSS). Ketiga, kegiatan usaha dan investasi makin mudah karena pembentukan perseroan terbatas tidak ada lagi pembatasan modal minimum.  "Pengadaan tanah dan lahan bagi kepentingan umum dan investasi jadi lebih mudah," ujarnya secara virtual, Kamis (19/11).  Keempat, berinvestasi di kawasan ekonomi khusus, kawasan perdagangan bebas, dan pelabuhan bebas semakin dipermudah serta semakin menarik dengan adanya berbagai fasilitas dan insentif.  "Pelayanan perizinan berusaha di kawasan-kawasan tersebut akan dilakukan dalam hitungan jam, dengan fasilitas fiskal yang terintegrasi dalam sistem OSS," tuturnya.  Kelima, Indonesia akan membentuk sovereign wealth fund di mana lembaga ini akan mengelola dan menempatkan dana atau aset negara secara langsung atau tidak langsung, serta melakukan kerja sama dengan pihak ketiga. Terakhir, UUOmnibus Law Cipta Kerja melindungi dan meningkatkan peran pekerja dalam mendukung investasi di Indonesia.  "Termasuk memberikan kepastian dalam pengaturan tentang upah minimum dan besaran pesangon," pungkasnya.  https://www.youtube.com/watch?v=0439fAAjS08

Jokowi Pamer Cipta Kerja di Pertemuan Pebisnis-Pemerintah Asia-Pasifik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/Arteria-Komisi-III-DPR.jpg" alt="Arteria PDIP dpr" width="100%">
<figcaption>Arteria PDIP dpr</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR Arteria Dahlan menyakini adanya UU Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) akan mampu menyelamatkan Indonesia dari resesi ekonomi. Politikus PDIP itu juga optimistis kedepan akan banyak lapangan kerja yang dibuka.  "Ini karena investor bisa dengan mudahnya membuka lapangan kerja di Indonesia.‎ Sebab, aturan sapu jagat itu dimudahkan berusaha sehingga investor tertarik untuk masuk ke Indonesia," ujar Arteria Dahlan kepada wartawan, Senin (9/11).  Arteria juga menambahkan, setiap tahunnya akan ada 2,4 juta pengangguran baru. Sehingga adanya UU Cipta Kerja sangat membantu ekonomi masyarakat.  "Data itu tentu harus dijawab dengan membuka lapangan kerja seluas-luasanya, karena setiap tahun akan ada jutaan pengangguran baru," katanya. <ul> 	<li>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/09/11/2020/besok-bem-si-bakal-kembali-demo-tolak-uu-cipta-kerja/">Besok, BEM SI Kembali Demo Tolak UU Cipta Kerja</a></li> </ul> Menurut Arteria, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga berkali-kali meyakinkan ke masyarakat mengenai baiknya UU Cipta Kerja ini. Karena di tengah resesi ekonomi yang mendera Indonesia maka UU Cipta Kerja adalah obat dari pemulihan ini.‎  "Nah dalam konteks itu hadir dengan nama UU Cipta Kerja. Pak Jokowi berkeyakinan UU Cipta Kerja ini adalah pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi Covid-19 ini bisa lebih cepat dilaksanakan," ungkapnya.  Para pelaku usaha termasuk pelaku usaha mikro kecil dan menegah (UMKM) juga dengan mudahnya membuat usaha. Karena semua perizinan yang berbelit-belit dihilangkan di UU Cipta Kerja ini.  "Jadi solusi untuk memudahkan berusaha adalah bagaimana perizinan yang menghambat bisa diperingkas melalui penataan sistem dan kelembagaan. ‎Mengenai tumpang tindihnya regulasi dan tumpang tindih kewenangan regulasi, nah ini yang dihapus adanya UU Cipta Kerja ini," ungkapnya.  Oleh sebab itu adanya UU Cipta Kerja ini semata-mata dibuat pemerintah dan DPR untuk mengsejahterakhan masyarakat. Tidak ada niat buruk pemerintah dan DPR bagi masyarakat Indonesia.‎ "Jadi memang ini tujuannya sangat positif," ungkapnya.  Namun demikian, saat ini DPR akan mengawasi implementasi UU Cipta Kerja ini yang bakal segara dieksekusi oleh pemerintah ini.‎  "Apakah nanti UU Ini bisa memberikan efektifitas sesuai yang kita harapkan ya kita tunggu. Tapi setidaknya ada keyakinan dari pemerintah punya keyakinan tanpa Omnibus Law Ekonomi lama pulihnya," pungkasnya.‎

Baleg DPR Yakin UU Ciptaker Jadi Obat Resesi Ekonomi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/KSPI-Tetep-Turun-Aksi.jpg" alt="gunawan" width="100%">
<figcaption>gunawan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Masa buruh bergerak turun ke jalan melakukan unjuk rasa penolakan Undang-Undang (UU) Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja. Aksi itu bagian dari desakan agar DPR mengambil langkah legislative review utuk me‎mbatalkan regulasi sapu jagat itu.  ‎Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, sejak awal elemen buruh menolak keras adanya UU Cipta Kerja tersebut. Karena merugikan kaum buruh. Oleh sebab itu, Said meminta kepada fraksi-fraksi di DPR mengambil langkah legislative review utuk me‎mbatalkan UU Omnibus Law itu.  "DPR kita minta agar mengeluarkan legislative review untuk merevisi atau membatalkan UU Cipta Kerja 11 tahun 2020 ini," ujar Said kepada wartawan, Senin (9/11). <ul> 	<li>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/09/11/2020/ada-demo-buruh-berikut-rekayasa-lalu-lintas-di-sekitar-gedung-dpr-ri/">Ada Demo Buruh, Berikut Rekayasa Lalu Lintas Di Sekitar Gedung DPR RI</a></li> </ul> ‎Said menegaskan, elemen buruh tidak akan berhenti melakukan aksi unjuk rasa sampai tututannya dikabulkan yakni ‎DPR bisa mengeluarkan legislative review. "Ini aksi yang akan dilakukan terus menerus agar memastikan bahwa Omnibus Law UU 11/2020 tentang Cipta Kerja dicabut dan direvisi oleh legislative review," tegasnya.  Lebih lanjut Said meminta agar DPR bisa memanggul Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)  Ida Fauziyah untuk menaikan upah minimum 2021. "Sikap kita jelas. Karena itu DPR sebaiknya segera memanggil Menaker menaikkan upah minumim 2021," ungkapnya.  Diketahui, sejumlah kelompok buruh melakukan ujuk rasa menilak UU Cipta Kerja tersebut. Mereka melakukan aksinya dengan dilengkapi dengan mobil komando lengkap dengan speakernya.  Sementara arus lalu lintas di depan Gedung DPR RI yakni Jalan Gatot Subroto mengarah ke Slipi masih tampak dibuka. Kendaraan yang melintas agak sedikit tersendat.  Foto: Buruh melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR (foto: Gunawan Wibisono)

Buruh Tidak akan Berhenti, Sampai DPR Keluarkan Legislative Review

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/SYARIEF-HASAN-OK.jpg" alt="Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Demokrat, Syarief Hasan mendesak Pemerintah untuk lebih fokus dalam mengambil langkah perbaikan ekonomi Indonesia. Pasalnya, Indonesia resmi masuk ke dalam jurang resesi setelah pertumbuhan ekonomi Indonesia kembali minus di angka -3,49 persen.  Berdasarkan rilis resmi Badan Pusat Statistik (BPS) pada Kamis (5/11/2020) menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal III – 2020 berada di angka minus 3,49 persen. Sebelumnya, pada Rabu, (5/8) BPS juga menyebutkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II - 2020 terkontraksi hingga minus 5,32 persen.  Syarief Hasan juga menyebutkan, kondisi resesi ini merupakan kali pertama terjadi sejak reformasi Indonesia pada 1998/1999 silam. “Masuknya Indonesia ke dalam jurang resesi menunjukkan kurang efektifnya berbagai langkah pemulihan ekonomi yang dilakukan Pemerintah di masa Pandemi Covid-19," ungkap Syarief. <ul> 	<li>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/05/11/2020/walhi-omnibus-law-cipta-kerja-karpet-merah-kerusakan-lingkungan-hidup/">WALHI: Omnibus Law Cipta Kerja Karpet Merah Kerusakan Lingkungan Hidup</a></li> </ul> Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini pun menegaskan bahwa kondisi ini sangat berbahaya bagi perekonomian Indonesia. Apalagi, sektor-sektor yang paling anjlok pertumbuhannya adalah sektor yang banyak berhubungan dengan investasi, seperti industri alat angkutan (-29,98 persen), industri mesin dan perlengkapan (-10,76 persen), indutri karet dan plastik (-9,61 persen), industri tekstil (-9,32 persen), industri batu bara dan migas (-7,17 persen), hingga industri barang logam (-6,86 persen).  Ia menilai, anjloknya industri padat modal ini dapat berimbas pada iklim investasi di Indonesia. Sebab, resesi ini akan membuat investor berpikir kembali untuk menanamkan modalnya di Indonesia.  "Industri yang menjadi tujuan investasi mengalami kontraksi pertumbuhan," ungkap Syarief Hasan.  Diketahui, sebelumnya Syarief Hasan juga telah mengingatkan kepada pemerintah terkait potensi terjadinya resesi. “Kami dari Fraksi Partai Demokrat telah mengingatkan potensi resesi dan dampak buruknya. Namun, langkah pemerintah harus lebih fokus dalam mencegah dan mengatasi masalah ekonomi akan teruji pada Q1V/ 2020. Apakah hypotesa Pemerintah bahwa untuk memulihkan ekonomi adalah dengan Omnibus law," ungkapnya.  Lebih lanjut, Syarief Hasan juga menyayangkan kinerja para menteri yang melakukan pekerjaan yang tidak sesuai tupoksinya. Karena itu, ia mendorong pemerintah untuk melakukan intervensi kebijakan agar kondisi ini tidak berlanjut di tahun 2021.  “Sangat berbahaya jika kondisi ini terus berlanjut di tahun 2021 karena akan semakin memperbesar dampak buruk resesi, dimana angka PHK akan semakin besar sehingga berimbas pada angka pengangguran dan bahkan kemiskinan," pungkasnya.

Syarief: Pemerintah Harus Buktikan Omnibus Law Bisa Jadi Penyelamat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/Rapat-Paripurna-DPR-Sahkan-RUU-Cipta-Kerja-Dery-Ridwansah-4-2.jpg" alt="Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kedua kanan) menyerahkan berkas pendapat akhir pemerintah kepada Ketua DPR Puan Maharani (kedua kiri) saat pembahasan tingkat II RUU Cipta Kerja pada Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/1" width="100%">
<figcaption>Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kedua kanan) menyerahkan berkas pendapat akhir pemerintah kepada Ketua DPR Puan Maharani (kedua kiri) saat pembahasan tingkat II RUU Cipta Kerja pada Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/1</figcaption>
</figure>JawaPos.com - ‎Massa dari elemen buruh, mahasiswa dan akademisi tetap menolak UU Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja. Sebagai bentuk penolakannya mereka akan terus menggelar ujuk rasa dan juga mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK).  Direktur Eksekutif Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Made Leo Wiratma mengatakan, penolakan tersebut salah satuny terjadi karena tidak adanya partisipasi publik dalam pembahasan UU Cipta Kerja tersebut.  Made Leo juga mengingatkan, bahwa Ketua DPR Puan Maharani berjanji dalam setiap pembahasan UU Cipta Kerja bakal transparan dan mengundang partisipasi publik sebenarnya tidak terpenuhi.  "Pernyataan Ketua DPR bahwa parlemen akan membahas RUU tentang Cipta Kerja secara cermat, hati-hati, transparan, dan terbuka, tidak terbukti," ujar Made Leo kepada wartawan, Jumat (6/11). <ul> 	<li>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/05/11/2020/formappi-puan-maharani-nyata-nyata-telah-gagal/">Formappi: Puan Maharani Nyata-nyata Telah Gagal</a></li> </ul> Oleh sebab itu, banyaknya aksi penolakan dengan melakukan ujuk rasa adalah bentuk aksi yang mengeluhkan DPR dan pemerintah tidak mengundang partisipasi publik dalam pembahasannya.  "DPR justru tidak membuka ruang secara luas bagi partisipasi publik dalam pembahasan, sehingga memunculkan gelombang protes dan demonstrasi di berbagai daerah," katanya.  Made Leo menduga sudah sedari awal UU Cipta Kerja merupakan pesanan dari sponsor. Karena kental dengan nuasa politiknya. Sehingga ini tidak berpihak ke rakyat.  "Termasuk Cipta Kerja sarat kepentingan politik dan ada pesan sponsor dari pengusungnya," ungkapnya.  Made Leo juga menegaskan UU yang menjadi pesanan sponsor salah satunya adalah UU Nomor 19/2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).  "Seringnya pembahasan RUU kontroversial seolah-olah menjadi era normal baru bagi DPR," pungkasnya.‎

Formappi: UU Cipta Kerja Sarat Kepentingan Politik dan Pesanan Sponsor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/taufik-basari.jpg" alt="Ketua DPP NasDem Taufik Basari. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ketua DPP NasDem Taufik Basari. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah dan DPR membantah adanya aturan pegawai kontrak seumur hidup dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Hal itu ditegaskan oleh Anggota Badan Legislasi DPR Taufik Basari yang menegaskan regulasi sapu jagat itu untuk melindungi rakyat, bukan justru sebaliknya.  "Pemerintah berulang kali menyatakan bahwa tidak ada satu pemerintahan pun yang memiliki niat untuk menyengsarakan rakyatnya. Jadi oleh karena itu ketika kemarin pembahasan setiap hal yang diajukan pemerintah, pemerintah selalu memberikan alasannya," kata Taufik kepada wartawan, Kamis (5/11).  Tobas, sapaan Taufik Basari, memastikan informasi mengenai karyawan kontrak seumur hidup seratus persen tidak benar. Dia meminta publik jangan sampai termakan hoaks mengenai Undang-Undang Cipta Kerja.‎  "Jadi enggak perlu takut. Karena saat pembahasan di Badan Legislasi DPR, pemerintah dan DPR tidak membuka ruang bagi kontrak seumur hidup," katanya. <ul> 	<li>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/05/11/2020/uu-cipta-kerja-pks-tidak-tempuh-jalur-legislative-review/">UU Cipta Kerja, PKS Tidak Tempuh Jalur Legislative Review</a></li> </ul> Tobas mengatakan‎, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tetap dibatasi waktunya. Nantinya dari UU Cipta Kerja itu akan diturunkan lewat Peraturan Pemerintah (PP).  "Jadi seluruh ketentuan PKWT sama ketentuannya tidak ada yang berubah dikembalikan lagi ke undang-undang eksisting. Hanya soal jangka waktu yang diatur di peraturan pemerintah," ujar Tobas.  Pemerintah juga membantah adanya penerapan karyawan kontrak seumur hidup dalam Undang-Undang Cipta Kerja.  Dalam Pasal 56 ayat 4 UU Cipta Kerja disebutkan PKWT masih dibatasi waktunya. Dalam Pasal tersebut dijelaskan, ketentuan lebih lanjut mengenai PKWT berdasarkan jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu diatur dalam Peraturan Pemerintah.  “PKWT masih dibatasi waktunya dan akan ditentukan melalui PP,” kata Tenaga Ahli Utama Kedeputian III Kantor Staf Presiden Fajar Dwi Wisnuwardhani dalam keterangan tertulisnya pada JawaPos.com.  Fajar juga menambahkan, dalam hal pembatalan PKWT karena adanya masa percobaan, selain batal demi hukum, Undang-Undang Cipta Kerja juga melegalkan penghitungan masa kerja yang sudah dilakukan. Penjelasan ini bisa dilihat pada Pasal 58 ayat 2 yang berbunyi: Dalam hal disyaratkan masa percobaan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masa percobaan kerja yang disyaratkan tersebut batal demi hukum dan masa kerja tetap dihitung.  Di sisi lain, Pemerintah juga meminta masyarakat tidak khawatir terhadap persoalan pesangon. Undang-Undang Cipta Kerja juga tetap menerapkan sistem pesangon bagi masyarakat pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).  Lebih lanjut Fajar mengungkapkan, dalam Pasal 61A Undang-Undang Cipta Kerja dijelaskan bahwa pekerja PKWT bisa mendapatkan kompensasi yang perhitungannya mirip dengan pesangon. Seperti pada Pasal 61A ayat 1 yang berbunyi: Dalam hal perjanjian kerja waktu tertentu berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf b dan huruf c, pengusaha wajib memberikan uang kompensasi kepada pekerja/ buruh.  Hal itu juga ditegaskan kembali pada Pasal 61A ayat 2 yang berbunyi: Uang kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pekerja/buruh sesuai dengan masa kerja pekerja/buruh di perusahaan yang bersangkutan. Sebagai tambahan, pada Pasal 61A ayat 3 menjelaskan bagaimana uang kompensasi tersebut akan diatur kembali dalam Peraturan Pemerintah.  Undang-Undang Cipta Kerja juga menjadi payung hukum untuk memberikan sanksi bagi pemberi kerja yang tidak membayar pesangon pekerjanya. Dalam Pasal 185 Undang-Undang Cipta Kerja dijelaskan akan ada pidana bagi yang tidak membayar pesangon. Bahkan, pekerja bisa meminta PHK dengan pesangon jika ada masalah dengan pelanggaran norma kerja oleh pengusaha. Hal ini diatur dalam Pasal 154A ayat g.  Selain itu, Fajar menyatakan, Undang-Undang Cipta Kerja menjamin masyarakat yang kehilangan pekerjaan dapat segera masuk lagi dalam dunia kerja. “Ini dilakukan melalui pelatihan dan konseling, serta tentu saja cash benefit yang nilainya diperhitungkan berdasarkan upah terakhir,” imbuh Fajar.  Menurut Fajar, struktur dan skala upah menjadi hal yang wajib dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Sehingga bisa meningkatkan produktivitas dan kompetisi yang sehat di antara pekerja sesuai dengan Pasal 92 Undang-Undang Cipta Kerja.

Pemerintah dan DPR Bantah Ada Aturan Karyawan Kontrak Seumur Hidup

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Anggota-DPR-Fraksi-PDI-Perjuangan-Foto-Bersama-Dery-Ridwansah-7.jpg" alt="Puan Maharani saat berfoto bersama usai pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2019-2024 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/2019). Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Puan Maharani saat berfoto bersama usai pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2019-2024 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/2019). Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - ‎Kinerja DPR dalam masa sidang I tahun sidang 2020-2021 disorot oleh Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi). Hasilnya banyak target yang tidak tercapai.  Direktur Eksekutif Formappi I Made Leo Wiratma mengatakan, Ketua DPR Puan Maharani berjanji bakal menuntaskan seluruh Rancangan Undang-Undang (RUU) yang ada dalam program legislasi nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2020.  "Optimisme ketua DPR yang ingin menyelesaikan seluruh RUU yang ada dalam daftar prolegnas prioritas tahun 2020, hingga berakhirnya Masa Sidang I tidak tercapai," ujar Made Leo dalam konfrensi persnya secara virtual di Jakarta, Kamis (5/11).  Menurut Made Leo, yang diharapkan oleh Puan Maharani nyata-nyatanya telah gagal.‎ Karena kenyataanya DPR hanya mampu menyelesaikan dua RUU yang ada dalam Prolegnas Prioritas saja.  "DPR hanya mampu menyelesaikan 2 RUU prioritas, yakni RUU Bea Materai dan RUU Cipta Kerja," katanya. <ul> 	<li>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/12/01/2020/gagal-segel-kantor-pdip-icw-bukti-uu-baru-persulit-kinerja-kpk/">Gagal Segel Kantor PDIP, ICW: Bukti UU Baru Persulit Kinerja KPK</a></li> </ul> Leo mengatakan, masih ada sisa 35 RUU prioritas yang harus diselesaikan DPR. Sementara 11 RUU diantaranya masih mungkin bisa diselesaikan DPR hingga akhir tahun karena sudah memasuki tahapan pembentukan.  Sementara DPR juga masih ada 24 RUU Prioritas yang belum tersentuh pembahasannya oleh para anggota dewan ini. Sehingga kecil kemungkinan bisa selesai di 2020 ini.  "Sedangkan 24 RUU Prioritas lainnya yang belum digarap sama sekali sangat sulit mengharapkan penyelesaiannya," katanya.  Namun demikian, Leo memberikan apresiasinya lantaran DPR telah menyetujui 5 RUU kumulatif terbuka. Kelima RUU itu adalah RUU APBN 2021, RUU kerja sama antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Swedia di Bidang Pertahanan, RUU tentang perubahan ketiga atas UU nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.  Kemudian, RUU tentang protokol kesehatan untuk melaksanakan komitmen paket ketujuh dalam persetujuan kerangka kerja ASEAN di bidang jasa keuangan, dan RUU pertanggungjawaban pelaksanaan APBN 2019.‎

Formappi: Puan Maharani Nyata-nyata Telah Gagal

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#UU Omnibus Law Cipta Kerja

Berita Terkini