JawaPos.com - Penerapan kuliah gratis di perguruan tinggi negeri (PTN) tentunya akan berdampak pada penerimaan mahasiswa di perguruan tinggi swasta (PTS).
Karena itu, penerimaan mahasiswa melalui jalur mandiri pada PTN diusulkan untuk dihapus demi keadilan pada kampus swasta.
Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Universitas Paramadina Handi Risza mengusulkan, PTN hanya menerima mahasiswa melalui dua jalur, jika biaya kuliah sepenuhnya ditanggung pemerintah.
Masing-masing adalah Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) dan Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT)
Baca Juga: Perjalanan Mewujudkan Kuliah Negeri Gratis, dari Janji Prabowo ke Meja Ratas
"Tidak boleh lagi jalur mandiri. Karena masa dia sudah menerima dari pemerintah lalu dia terima juga dari masyarakat, kan enggak fair dong," katanya saat dihubungi JawaPos.com, dikutip Jumat (9/10).
Menurut Handi, jika nantinya kebijakan kuliah gratis diberlakukan, keberlangsungan PTS juga mesti diperhatikan.
Sebab, keduanya merupakan bagian penting dari ekosistem pendidikan tinggi yang sama-sama berperan mencerdaskan kehidupan bangsa.
Pentingnya Pembatasan Jalur Mandiri PTN
Handi menilai, jika pemerintah menggratiskan biaya kuliah mahasiswa PTN, penerimaan melalui jalur mandiri perlu dihentikan atau dihapus.
Menurutnya, PTN tidak seharusnya menerima dukungan pemerintah sekaligus menarik biaya dari masyarakat melalui jalur tersebut.
Baca Juga: Kuliah Negeri Gratis Butuh Anggaran Jumbo, Bisa Terealisasi 100 Persen di 2029
"Kami membayangkan atau kami mengusulkan, PTN enggak boleh lagi menerima jalur mandiri. Harus dibatasi. Dia hanya boleh menerima dari SNBP atau SNBT," kata Handi.
Pembatasan itu diperlukan untuk menjaga keadilan dalam penerapan kebijakan pendidikan gratis.
Dengan demikian, PTN juga perlu menyesuaikan jumlah mahasiswa yang diterima agar pembiayaan dan penyelenggaraan pendidikan tetap terkendali.
Evaluasi Daya Tampung PTN
Selain menutup jalur mandiri, Handi mengusulkan agar PTN mengevaluasi jumlah mahasiswa yang diterima setiap tahun.
Bahkan, kapasitas penerimaan mahasiswa dapat dikurangi hingga separuh dari jumlah saat ini jika diperlukan.
Baca Juga: Pengamat: Kuliah Negeri Gratis Bisa Diterapkan 2027, Tapi Parsial
Menurutnya, pengurangan tersebut dapat membantu PTN lebih fokus meningkatkan kualitas pendidikan, daya saing, serta peringkat di tingkat internasional.
Dengan begitu, perguruan tinggi tidak hanya mengejar jumlah mahasiswa, tetapi juga memperkuat mutu lulusan dan institusi.
Bantuan Pemerintah untuk PTN Dialihkan ke PTS
Selain itu, jika nantinya kebijakan kuliah PTN gratis diberlakukan, Handi juga mendorong agar bantuan pemerintah yang selama ini diterima PTN turut diarahkan kepada PTS.
Skema tersebut dinilai dapat membantu perguruan tinggi swasta mempertahankan keberlangsungan operasional sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan.
"Yang sekarang dinikmati oleh PTN, ya, KIP-K kah namanya, Bantuan Operasional Pendidikan kah namanya, itu dialihkan ke swasta," ujarnya.
Baca Juga: Soal Pendidikan Gratis dari TK, Mendikdasmen Jelaskan Pemakaian Dana BOS
Ia pun secara khusus menyoroti bantuan seperti Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) dan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN).
Menurut Handi, pengalihan dukungan tersebut dapat menjadi langkah jangka pendek untuk memperkuat PTS di tengah rencana penerapan kuliah gratis di PTN.
"Kalau saya sih praktisnya dalam jangka pendek, ya, itu apa yang diterima PTN hari ini alihkan ke swasta," katanya.
PTS Jangan Dianaktirikan
Handi mengingatkan, perguruan tinggi swasta juga memiliki kontribusi besar dalam menyediakan akses pendidikan tinggi bagi masyarakat.
Karena itu, kebijakan yang hanya mengutamakan PTN dikhawatirkan membuat PTS semakin kesulitan mempertahankan operasionalnya.
Baca Juga: Kemendiktisaintek Serius Siapkan Skema untuk Realisasikan Pendidikan Tinggi Negeri Gratis
Ia menilai pemerintah perlu menyiapkan kebijakan yang mempertimbangkan kedua jenis perguruan tinggi tersebut secara seimbang.
Dukungan kepada PTS juga penting agar akses pendidikan tinggi tidak bergantung hanya pada kapasitas PTN.
"Jangan sampai seperti swasta ini udah turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa tapi enggak dibiayai, dibiarkan mati pelan-pelan. Nah, itu kan enggak fair juga," ujar Handi.
Ia menegaskan, rencana kuliah gratis pada dasarnya merupakan gagasan yang baik, tetapi harus disiapkan secara matang dengan memperhitungkan seluruh ekosistem pendidikan tinggi.
"Satu sisi kita sambut baik, harus dipersiapkan secara matang, nah di sisi lain swasta enggak boleh dilupakan, karena ekosistem pendidikan itu dua hal ini menjadi utamanya, PTN dan PTS. Enggak boleh yang satu didahulukan yang satu dianaktirikan. Harus sama-sama diperhatikan," pungkasnya.
Baca Juga: Dorong Pendidikan Gratis, Prabowo Bentuk Tim Khusus untuk Kaji Anggaran