Berhadapan Langsung Dengan Singapura, Pulau Terluar Ini Rawan!

JawaPos.com - Berada di wilayah terdepan garis teritorial Indonesia, Pulau Tolop di Kepulauan Riau (Kepri) memang sangat rawan terhadap aksi kejahatan, terutama aksi penyelundupan. Sementara aparat keamanan dari TNI AL memiliki keterbatasan armada, sehingga pengamanan pulau kecil belum memadai.

Pulau Tolop ini berhadapan langsung dengan Singapura. Sehingga pulau ini menjadi jalur favorit para penyelundup dari Malaysia untuk bisa masuk ke Indonesia.

"Tahun 2015 ada 78 kasus penangkapan yang langsung disergap oleh Unit Reaksi Cepat dari Unit Armada Barat," kata Panglima Komando Armada Barat (Pangarmabar), Laksamana Muda Aan kurnia seperti dilansir Batam Pos (Jawa Pos Group), Sabtu (11/3).

Pada Jumat (10/3), Pangarmabar Laksamana Muda Aan kurnia bersama Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan berkunjung ke Pulau Tolop.

Dalam kunjungan itu, dia mengakui bahwa kebanyakan para penyelundup berasal dari Malaysia. Mereka beraksi saat malam. Aktivitas akan semakin meningkat apabila cuaca dalam keadaan buruk. "Berangkat dari Singapura, mereka membawa barang selundupan seperti barang elektronik, kasur, sembako, narkoba, dan bahkan mobil," tambahnya lagi.

Dalam pada itu, untuk pengamanan wilayah ini, Aan menurunkan tingkat penyelundupan hingga nol. "Kami membentuk pola pengamanan teritorial yang menggunakan citra satelit, sehingga Unit Reaksi Cepat bisa melaksanakan tugasnya," imbuhnya.

Akan tetapi dalam upaya pengaman tersebut, pihaknya menghadapi banyak kendala, seperti kekurangan kapal untuk melakukan pengawasan. "Kapalnya ada, tapi bahan bakarnya yang tak ada," jelasnya.

Di tempat yang sama, Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pengamanan wilayah perbatasan sangat penting untuk menjaga stabilisasi keamanan Indonesia.

Dia kemudian mengeluarkan gagasan bahwa tidak perlu ada lagi kapal yang ditenggelamkan. Hingga saat ini sudah ada 250 kapal berbendera asing yang ditenggelamkan pemerintah karena memasuki perairan Indonesia secara ilegal. "Lebih baik kapal-kapal tersebut jangan lagi ditenggelamkan, tapi dihibahkan saja untuk pemerintah, militer, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau UKM," katanya. (leo/iil/JPG)