Setelah Malang, KPK Bakal Lirik DPRD di Jambi

JawaPos.com - Penetapan anggota DPRD secara masal seperti tidak hanya terhenti di Kota Malang. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun melirik daerah lain yang memiliki indikasi serupa. Sinyalnya akan bakal mendalami dugaan aliran uang ke seluruh anggota DPRD Provinsi Jambi terkait skandal uang ketok palu pengesahan APBD di daerah setempat.

Pendalaman tersebut dilakukan seiring dengan menguatnya indikasi bagi-bagi uang untuk seluruh anggota dewan sebagaimana diungkapkan saksi pada sidang Gubernur Jambi (nonaktif) Zumi Zola Zulkifli beberapa waktu lalu. Seorang saksi, yakni Direktur PT Artha Graha Persada M. Imaduddin alis Iim, mengakui bahwa uang ketok palu itu diberikan kepada semua anggota dewan.

Dalam dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) KPK, rencananya uang yang diberikan sebesar Rp 15,4 miliar. Kesepakatan itu dibuat sebelum Rancangan APBD (RAPBD) 2017 disahkan menjadi APBD pada 2016. Namun, dalam perjalanannya, uang yang direalisasikan hanya Rp 9,1 miliar. Menurut Iim, uang itu berasal dari iuran para kontraktor di Jambi.

Sejauh ini, KPK baru menangkap seorang anggota DPRD Jambi dalam skandal uang ketok palu itu. Yakni, Supriyono. Dia ditangkap saat KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Jambi pada akhir November tahun lalu. Belum ada satu pun anggota dewan lain yang menyusul meski ada informasi aliran dana yang diungkapkan para saksi.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, pihaknya memang sudah mendapat informasi soal indikasi pemberian uang kepada anggota DPRD Jambi lainnya. Namun, KPK masih menunggu fakta-fakta lain untuk menguatkan indikasi tersebut. Khususnya fakta di persidangan.