Kerja Sama BPJS Dihentikan, DPRD Pertanyakan Kinerja Rumah Sakit

JawaPos.com - Kalangan DPRD Kota Solo sangat menyayangkan berhentinya kerja sama antara rumah sakit dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Berhentinya kerja sama tersebut jelas akan berdampak pada pelayanan kesehatan terhadap masyarakat. Padahal, selama ini masyarakat yang menggunakan BPJS semakin banyak. 

"Kalau aturannya yang diterapkan oleh BPJS seperti itu ya mau bagaimana lagi, sekarang masyarakat sudah mulai sadar akan manfaat dari program tersebut," terang salah seorang anggota DPRD Solo, Renny Widyowati kepada JawaPos.com, Kamis (3/1).

Renny mengaku sangat menyayangkan dan mempertanyakan kinerja dari rumah sakit. Mengingat, akreditasi sebuah rumah sakit seharusnya sudah dipersiapkan lama. Tetapi, kenapa tidak bisa segera melengkapinya. Sehingga berdampak pada pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

"Kami juga mempertanyakan kinerja manajemen dari rumah sakit, mengapa juga akreditasi tidak dilengkapi. Apa kendalanya?," tanya dia.

Padahal, rumah sakit yang tidak lagi bekerjasama dengan BPJS, imbuhnya akan ditinggalkan oleh pasiennya. Mengingat, sekarang ini masyarakat mulai cerdas dan memanfaatkan program kesehatan dari pemerintah tersebut.

Renny juga meminta kepada Dinas Kesehatan Kota (DKK) untuk turun tangan membantu mengatasi permasalahan ini. Terlebih, DKK merupakan kepanjangan tangan dari Departemen Kesehatan.

"Seharusnya Dinkes juga bisa lakukan advokasi rumah sakit swasta yang ada di Solo terkait akreditasi," ungkapnya.

Sekadar diketahui, mulai tanggal 2 Januari 2019 sedikitnya tiga rumah sakit di Solo dan sekitarnya sudah tidak lagi bekerja sama dengan BPJS. Ketiga rumah sakit tersebut diantaranya, RSUI Kustati, RS Amal Sehat Sragen dan RS Amal Sehat Wonogiri.