Gubernur Khofifah Rotasi 19 Kepala Dinas Jawa Timur

JawaPos.com–Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melantik 19 pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon II) di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Minggu (20/11) sore. Pengangkatan jabatan tinggi pratama di lingkungan Provinsi Jatim tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 821.2/8586/204/2022 tanggal 18 November 2022.

Adapun 19 pejabat yang dilantik adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Jatim Budi Sarwoto, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Eddy Suprianto, Kepala Bakorwil I Madiun Provinsi Jatim Heru Wahono, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jatim Andriyanto, dan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jatim Mohammad Gunawan Saleh.

Kemudian, Kepala Dinas PU Sumber Daya Air Baju Trihaksoro, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Jatim Muhammad Isa Anshori, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jatim Dyah Wahyu Ermawati, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Jatim Aris Mukiyono, dan Kepala Badan Pendapatan Daerah Prov Jatim Bobby Soemiarsono.

Selanjutnya, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jatim Iwan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Jatim Jempin Marbun, Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Ardo Sahak, Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM Hendro Gunawan, Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Jatim Akhmad Jazuli , Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jatim Hudiyono, Kepala Pelaksana BPBD Jatim Gatot Soebroto, Kepala Bakorwil III Malang Budi Santosa, dan Kepala Biro Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Jatim Imam Hidayat.

Gubernur Khofifah mengatakan, proses rotasi dan mutasi adalah suatu hal yang lumrah untuk penyegaran dalam organisasi. ”Proses rotasi dan mutasi ini adalah kebutuhan organisasi agar fresh dan progresif,” ucap Khofifah.

Dia menyampaikan, dalam mengisi beberapa jabatan yang saat ini diisi pelaksana tugas (Plt), Pemprov Jawa Timur dibantu pansel untuk melakukan asesmen kemungkinan dilakukan rotasi. Atas persetujuan KASN, rotasi dilakukan dan selanjutnya akan ada proses open bidding untuk pengisian jabatan yang kosong.

”Mekanisme ini hal biasa dilakukan sesuai kebutuhan organisasi. Ada rotasi karena kepangkatan dan eselonnya atau ada promosi karena dari kabupaten/kota ke provinsi. Misalnya dulu ada Pak Jazuli mantan Sekda Jombang, Pak Joko mantan Sekda Trenggalek, sekarang ada Pak Hendro mantan Sekda Surabaya,” terang Khofifah.

”Jadi setelah ini akan ada open bidding kita punya kebutuhan di RS Saiful Anwar, RS Soedono, RSUD Soetomo. Kemudian ada jabatan kepala biro dan kepala dinas,” tambah dia.

Selanjutnya, gubernur akan melaporkan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) bahwa proses pelantikan sudah dilakukan dan dilanjutkan permohonan izin open bidding berikutnya. Pansel akan menjalankan tugasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jatim Indah Wahyuni menyampaikan, terkait jabatan yang dilakukan open bidding akan dirapatkan lebih lanjut untuk prosesnya.

”Insya Allah mungkin Desember mudah-mudahan bisa terisi semua. Karena proses perencanaan, penganggaran kan harus segera dilaksanakan. Maka saya rasa momen yang diambil ini sudah tepat,” jelas Indah.