JawaPos.com - Pengadaan 105 ribu unit mobil pikap dari India oleh PT Agrinas Pangan Nusantara untuk operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih tengah menyita perhatian publik. Pasalnya, pengadaan ratusan ribu unit mobil itu di tengah kondisi prekonomian nasional yang tengah gencar melakukan efisiensi anggaran.

Diduga, pengadaan 105 ribu unit mobil pikap dari India dengan menarik produsen Mahindra dan Tata Motors menelan anggaran negara sebesar Rp 24,66 triliun. Besarnya anggaran tersebut menyita perhatian publik.

Terlebih, Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut informasi soal pengadaan ratusan mobil pikap tersebut sangat tertutup. Berdasarkan keterangan Direktur Utama PT Agrninas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota, mobil yang diimpor terdiri dari 35.000 unit, dibeli dari Mahindra & Mahindra Ltd, dan 70.000 unit dibeli dari Tata Motors.
Bahkan, PT Agrinas Pangan Nusantara telah membayarkan uang muka sebesar 30 persen dari total perjanjian, yakni sekitar Rp 7,39 trilun. Pada 24 Februari 2026 lalu diketahui sebanyak 1200 unit mobil telah tiba di pelabuhan tanjung priuk.

Karena itu, DPR RI memanggil PT Agrinas Nusantara untuk melakukan rapat dengar pendapat (RDP) terkait pengadaan ratusan mobil pikap asal India tersebut, pada Rabu (11/3). Namun, dalam rapat tersebut pihak dari PT Agrinas tidak hadir.

Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, menekankan kehadiran pihak dari PT Agrinas Nusantara sangat dibutuhkan untuk melakukan pendalaman terkait pengadaan kendaraan tersebut. Hal ini penting, agar polemik tersebut tidak melebar ke berbagai isu.

"Sebaiknya, Agrinas menjelaskan terkait pengadaan kenderaan tersebut. Dari kemarin, masih banyak pihak yang ingin melakukan pendalaman. Agar tidak melebar, pendalaman itu harus didasarkan pada keterangan Agrinas," kata Saleh Partaonan Daulay saat dihubungi JawaPos.com, Jumat (13/3).

Legislator Fraksi PAN itu menekankan, isu terkait anggaran pengadaan 105 ribu mobil pikap tersebut akan menjadi perbincangan serius. Hal ini mengingat kondisi perekonomian nasional yang tengah dihadapkan dengan geopolitik dunia.

"Bagaimanapun juga, konflik di Timur Tengah sangat mempengaruhi perekonomian nasional. Bahkan secara langsung atau tidak langsung, presiden sudah mengingatkan agar kita semua mewaspadai dampak gejolak tersebut," tegasnya.

Ia mengamini, pengadaan ratusan ribu mobil pikap tersebut dalam rangka kebutuhan operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putuh. Namun, Saleh mempertanyakan prioritas dari pengadaan mobil tersebut.

"Saya kira pemerintah sudah mempunyai hitung-hitungannya. Apakah ini harus diteruskan, atau memilih mengadakan kebutuhan mendesak dan fundamental lainnya. Kita yang di luar hanya bisa melihat kulitnya saja," ucapnya.

Karena itu, Saleh mendorong agar pengadaan 105 ribu mobil pikap tersebut untuk dievaluasi. Ia berharap, suara masyarakat dapat di dengar dalam merumuskan setiap kebijakan negara.

"Berkenaan dengan itu, saya mendorong agar semua pihak terkait segera melakukan evaluasi. Menyusun program prioritas berdasarkan urutan waktu pelaksanaannya. Suara dan masukan masyarakat harus didengar sehingga menambah rujukan dan perspektif terbaik," imbuhnya.

Terpisah, Anggota Komisi VII DPR RI Kaisar Abu Hanifah, juga mengkritisi kebijakan pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang mengimpor 105.000 unit mobil pikap dari India senilai Rp 24,66 triliun. Ia menekankan, industri otomotif dalam negeri saat ini dinilai sangat mampu memenuhi kebutuhan operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, tanpa harus bergantung pada produk luar negeri.

“Keputusan impor mobil pikap dari India untuk operasional Kopdes Merah Putih sebaiknya dikaji secara mendalam. Kami berharap pemerintah mempertimbangkan kemampuan industri otomotif dalam negeri yang terbukti mampu memproduksi kendaraan niaga ringan,” ujar Kaisar.

Legislator Fraksi PKB ini menjelaskan, mengungkapkan kapasitas produksi otomotif nasional telah mencapai 2,5 juta unit per tahun per Februari 2026. Kuota produksi ini dinilai sangat memenuhi kebutuhan Kopdes Merah putih yang hanya di kisaran 100 ribuan unit.