Prabowo Diminta Evaluasi Peran DSI, Khawatir Tambah Beban Tata Niaga soal Industri Sawit

JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto diminta meninjau kembali peran Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) dalam tata niaga sawit nasional. Keberadaan lembaga tersebut diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi industri sawit, terutama bagi petani, serta tidak menambah panjang rantai perdagangan yang berpotensi mengurangi pendapatan pelaku usaha di sektor tersebut.

Pernyataan itu disampaikan Ketua Umum Perkumpulan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI), Mansuetus Darto. Ia menilai, evaluasi terhadap DSI penting dilakukan demi menjaga keberlanjutan ekonomi masyarakat di kawasan sentra perkebunan sawit, sekaligus mempertahankan daya saing komoditas sawit Indonesia di pasar global.

Darto menyebut, keberadaan DSI seharusnya mampu menghadirkan nilai tambah bagi ekosistem industri sawit nasional. Menurutnya, jika manfaat tersebut tidak terlihat, maka kehadiran DSI justru berpotensi menambah lapisan baru dalam rantai bisnis sawit yang selama ini sudah melibatkan banyak pihak.

"DSI perlu dievaluasi kembali. Kami membaca PP 24 tahun 2026 yang mengaturnya tapi belum melihat adanya nilai tambah yang signifikan yang diberikan kepada ekosistem sawit nasional, yang terlihat dari kebijakan itu justru kehadiran DSI tidak memberikan insentif apapun dan malah mengambil margin dalam perdagangan sawit," kata Mansuetus Darto kepada wartawan, Senin (22/6).

Ia menambahkan, apabila tujuan pembentukan DSI adalah untuk mencegah praktik under invoicing serta meningkatkan devisa negara, maka pemerintah seharusnya memperkuat lembaga yang telah ada, seperti Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), maupun lembaga survei independen yang bertugas melakukan verifikasi kualitas dan kuantitas ekspor komoditas.

Menurutnya, tantangan utama industri sawit saat ini bukanlah penambahan lembaga baru dalam rantai perdagangan, melainkan peningkatan efisiensi industri, penguatan aspek keberlanjutan (sustainability), kepatuhan terhadap standar global, transparansi tata kelola, serta peningkatan nilai ekonomi yang diterima petani.

"Kami meminta Presiden Prabowo untuk mengevaluasi kembali peran DSI. Jika tetap diperlukan, DSI sebaiknya difokuskan pada fungsi administratif, penguatan data, koordinasi, pengawasan, complain mechanism dan transparansi tata niaga," tuturnya.

Sementara, Ketua Jaringan Pegiat Sawit Nasional (JPSN) Kalimantan Tengah, Kobar Sembiring, menilai evaluasi terhadap DSI semakin mendesak mengingat kondisi ekonomi masyarakat di daerah sentra sawit saat ini sedang menghadapi berbagai tekanan.

"Harga kebutuhan pokok terus meningkat, sementara biaya pengangkutan hasil sawit masih tinggi karena harga solar non-subsidi belum turun secara signifikan. Dalam situasi seperti ini, setiap kebijakan yang berpotensi mengurangi harga yang diterima petani akan semakin menekan pendapatan mereka," ujar Kobar.