Moratorium Nikel Dianggap Rasional, Bisa Perkuat Harga dan Nilai Tambah Industri

Ilustrasi. Hilirisasi nikel. (Dok. JawaPos.com)

JawaPos.com - Rencana moratorium nikel yang dilakukan Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dianggap langkah rasional. Kebijakan ini bisa memperkuat harga pasar dan meningkatkan industri dalam negeri.

Ekonom Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Amirusholihin mengatakan, rencana moratorium merupakan langkah rasional untuk menyesuaikan kapasitas produksi dengan kebutuhan pasar global. Berdasarkan data International Nickel Study Group (INSG), pasar nikel dunia mengalami surplus sekitar 209 ribu ton pada 2025 dan diperkirakan kembali surplus sebesar 261 ribu ton pada 2026.

"Kebijakan moratorium sementara terhadap industri nikel setengah jadi dapat dipahami sebagai upaya pemerintah untuk menyesuaikan produksi dengan kondisi pasar. Ketika barang yang diproduksi lebih banyak daripada yang dibutuhkan pasar, harga cenderung turun. Karena itu, pembatasan kapasitas baru untuk produk setengah jadi dapat menjadi instrumen yang rasional," ujar Amirusholihin, Kamis (8/10).

Indonesia sejauh ini berkontribusi pada 66 persen produksi tambang nikel dunia. Nilai ini berpotensi naik menjadi 68 persen pada 2026.

Baca Juga: PBB Minta Pihak yang Bertikai di Yaman Menahan Diri dan Cegah Eskalasi

Tingginya pengaruh tersebut bisa membuat Indonesia memengaruhi keseimbangan pasokan dan permintaan internasional melalui pengelolaan produksi yang terukur.

Kebijakan pengendalian produksi dinilai berpotensi memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar apabila diiringi penguatan industri hilir. Dengan cadangan nikel sekitar 62 juta ton dan produksi tambang sekitar 2,6 juta ton pada 2025, pemerintah dinilai perlu memastikan bahwa setiap ton nikel yang diekstraksi mampu menghasilkan nilai tambah optimal bagi perekonomian nasional.

"Ukuran keberhasilan kebijakan nikel sebaiknya bukan hanya berapa banyak nikel yang kita produksi, tetapi juga berapa besar nilai tambah yang kita ciptakan di Indonesia. Apabila produksi dapat dikelola sehingga pasar lebih seimbang dan nikel diproses menjadi produk bernilai tambah lebih tinggi, manfaatnya dapat dirasakan melalui peningkatan nilai ekspor, penerimaan pajak dan PNBP, investasi, serta lapangan kerja," jelasnya.

Senada dengan itu, Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet menambahkan, moratorium ini bisa menjaga keseimbangan nikel nasional. Dominasi Indonesia saat ini perlu dijaga secara konsisten.

Yusuf menjelaskan, pengendalian pasokan Indonesia telah menunjukkan pengaruh terhadap pergerakan harga nikel internasional. Harga nikel di London Metal Exchange (LME) sempat mendekati 20.000 dolar AS per ton pada Mei setelah kuota bijih nikel Indonesia dipangkas dari 379 juta ton menjadi sekitar 250–260 juta ton. Namun, harga kembali bergerak ke kisaran 16.500 dolar AS per ton ketika pasar meragukan konsistensi pembatasan produksi.

"Kekuatan Indonesia berada pada kemampuan mengelola pasokan secara kredibel, bukan sekadar mengumumkan pembatasan. Konsistensi justru menjadi sumber daya tawar yang paling penting," ujar Yusuf.

Menurut Yusuf, kebijakan pengendalian produksi berpotensi memperkuat penerimaan negara apabila mampu menciptakan tingkat harga yang lebih sehat tanpa menekan volume produksi secara berlebihan. Ia mencatat penerimaan negara dari sektor nikel hingga 31 Agustus telah mencapai sekitar Rp 21 triliun, atau dua kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, ekspor nikel dan produk turunannya pada semester pertama meningkat 69,3 persen menjadi USD 6,54 miliar.

"Untuk sumber daya yang tidak terbarukan, saya setuju dengan logika menahan eksploitasi ketika harga hanya menghasilkan margin yang tipis. Strategi ini efektif jika kebijakan kuota dan moratorium konsisten, serta pemerintah memastikan investasi baru masuk ke tahap pengolahan yang memang belum tersedia, bukan kembali memperbesar kapasitas produk antara," pungkas Yusuf.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Moratorium Nikel Dianggap Rasional, Bisa Perkuat Harga dan Nilai Tambah Industri

Tags

Artikel Terkait

Terpopuler

Download Aplikasi JawaPos.com

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Moratorium Nikel Dianggap Rasional, Bisa Perkuat Harga dan Nilai Tambah Industri

Tags

Artikel Terkait

Satgas PKH Denda 50 Tambang Nikel Rp 80 Triliun, Perlu Transparansi Pembayaran ke Kas Negara

RI Kuasai 41 Persen Nikel Olahan Dunia, Ekonom Dorong Penguasaan Teknologi dan Perluasan Pasar

Kadar Nikel Makin Rendah, Industri Smelter Indonesia Hadapi Tantangan Baru

Terpopuler

Download Aplikasi JawaPos.com