JawaPos.com – Akhir Agustus ini, angkutan massal light rail transit (LRT) Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi (Jabodebek) ditargetkan beroperasi secara komersial. Menjelang pengoperasiannya, pemerintah menetapkan besaran tarif bersubsidi LRT Jabodebek. Penetapan tarif tersebut juga telah melalui formulasi perhitungan yang memperhatikan kemampuan daya beli masyarakat.

Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Risal Wasal menuturkan, pemerintah menetapkan tarif LRT melalui public service obligation (PSO) atau kewajiban pelayanan publik dengan membiayai selisih dari biaya yang diusulkan operator LRT Jabodebek. ”Agar biayanya lebih terjangkau bagi masyarakat banyak,” ujarnya kemarin (22/8).

Pihaknya telah melakukan studi dalam menetapkan tarif yang terjangkau. Sejumlah kajian dilakukan. Di antaranya, memperhatikan ability to pay dan willingness to pay. Termasuk berapa tarif moda transportasi lainnya sebagai pembanding dan berapa biaya operasional yang dikeluarkan operator.

”Dari hasil kajian tersebut, ditetapkan melalui Keputusan Menhub Nomor 67 Tahun 2023 bahwa besaran tarif LRT Jabodebek yaitu Rp 5.000 untuk 1 km pertama dan Rp 700 untuk km selanjutnya,” papar Risal. Dengan penetapan tarif itu, untuk rute terjauh, yakni Stasiun Harjamukti–Jatimulya sepanjang sekitar 33 km, dikenakan biaya Rp 27.400.

Dia menjelaskan, di satu sisi, pihaknya memperhatikan daya beli masyarakat. Di sisi lain, juga diperhatikan keberlangsungan operator yang mengoperasikan LRT Jabodebek.

Risal mencontohkan perbandingan tarif usulan dari operator sebelum disubsidi dengan tarif bersubsidi di beberapa rute. Untuk rute Stasiun Dukuh Atas–Jatimulya sepanjang sekitar 28 km, tarif usulan operator Rp 37.268. Sementara itu, tarif bersubsidinya Rp 23.900. Kemudian, rute Stasiun Dukuh Atas–Harjamukti sepanjang sekitar 25 km, diusulkan operator Rp 33.275, sedangkan tarif bersubsidinya Rp 21.800.

Lebih lanjut, Risal mengungkapkan, pihaknya tengah mengusulkan skema pemberian tarif promo dalam rangka memperingati HUT Ke-78 Kemerdekaan RI. Yakni, memberikan diskon tarif 78 persen dan memberikan diskon tarif terjauh Rp 20.000.

Kemenhub terus berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait agar semakin banyak masyarakat yang beralih dari menggunakan kendaraan pribadi ke angkutan massal seperti LRT. Sejumlah upaya yang dilakukan, antara lain, menyediakan angkutan feeder sebagai first mile (dari rumah ke stasiun) dan last mile (dari stasiun ke tempat tujuan) serta fasilitas park and ride dengan tarif parkir yang terjangkau.

Terpisah, anggota Komisi V DPR Sigit Sosiantomo mengatakan, pemberian PSO diharapkan membuat masyarakat semakin terdorong untuk menggunakan transportasi publik. ”Untuk LRT, saya mendukung pemerintah untuk memberikan PSO agar masyarakat di wilayah pinggiran Jakarta Timur, yakni Cibubur, bisa menuju pusat kota, bahkan hingga Bekasi, tidak lagi hanya melalui jalan tol,” katanya kemarin. (gih/lyn/c19/fal)