KPK Tetapkan 2 Tersangka Baru Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji dari Pihak Swasta

JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan dua orang tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan 2023-2024. Keduanya merupakan pihak swasta, dari pihak penyelenggara ibadah haji khusus, yakni Direktur Operasional PT Makassar Torara (Maktour) Ismail Adham dan Komisaris PT Raudah Eksati sekaligus Ketua Umum Asosiasi Kesthuri Asrul Azis Taba.

"KPK kembali menetapkan dua orang tersangka," kata Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (30/3).

Kasus dugaan korupsi kuota haji ini merupakan pengembangan perkara, setelah sebelumnya KPK menetapkan mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas dan mantan Staf Khususnya (Stafsus) Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex. Baik Gus Yaqut dan Gus Alex saat ini telah mendekam di rumah tahanan (Rutan) KPK.

Baca Juga:Manchester United Perpanjang Kontrak Harry Maguire

KPK menjelaskan, Ismail Adham dan Asrul Azis Taba bersama-sama dengan pihak Kementerian Agama, mengatur pengisian kuota haji khusus tambahan bagi perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan PT Makassar Toraja (Maktour), sehingga memperoleh kuota haji khusus tambahan, termasuk kuota haji dengan skema percepatan keberangkatan (TO).

KPK menduga, tersangka Ismail Adham diduga memberikan sejumlah uang kepada Ishfah Abidal Aziz sebesar USD 30.000 serta kepada Hilman Latief selaku Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Kementerian Agama sebesar USD 5.000 dan 16.000 SAR.

"Atas perbuatannya tersebut, PT Makassar Toraja (Maktour) memperoleh keuntungan tidak sah (illegal gain) pada tahun 2024 mencapai sekitar Rp 27,8 miliar," ujarnya.

Sementara, tersangka Asrul Azis Taba diduga memberikan sejumlah uang kepada
Ishfah Abidal Aziz sebesar USD 406.000. Atas pemberian itu, diduga delapan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) yang terafiliasi dengan tersangka Asrul Azis Taba juga memperoleh keuntungan tidak sah pada tahun 2024 dengan total sebesar Rp 40,8 miliar.

Baca Juga:Persib Bandung Berpotensi Kirim Wakil ke Piala Dunia 2026, Frans Putros Jadi Pemain Andalan Timnas Irak

"Penerimaan sejumlah uang oleh IAA dan HL dari para tersangka, diduga sebagai representasi dari Sdr. YCQ selaku Menteri Agama pada saat itu," bebernya.

Atas perbuatannya kedua tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 UU No 31 tahun 1999 Jo. Pasal 18 UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. 

Atau sebagaimana dalam Pasal 603 atau Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 20 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.