Novel Baswedan Desak KPK Proaktif Supervisi Kasus Eks Jampidsus Febrie Adriansyah

JawaPos.com - Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan angkat bicara soal penanganan kasus yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah.

Ia secara khusus meminta KPK untuk proaktif melakukan kewenangan koordinasi dan supervisi dalam penanganan kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dikaitkan dengan Febrie.

"Idealnya KPK jangan diam saja. KPK harus proaktif. Bahwa bagaimana pola penanganan kasus korupsi yang ditangani oleh aparat penegak hukum lain, itu KPK punya kewenangan supervisi, koordinasi dan supervisi," kata Novel Baswedan dalam kanal Youtube @MediaNovelBaswedan, Senin (20/7).

Ia menegaskan, koordinasi dan supervisi penting dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan.

Baca Juga:Gerindra Tepis Hotman Paris soal Kasus Febrie Adriansyah, Tegaskan Prabowo Tak Intervensi Penegakan Hukum

Bahkan, KPK harus mengambil alih penanganan kasus tersebut jika benar-benar disinyalir terjadi konflik kepentingan.

"Kalau penanganannya kemudian justru berpotensi conflict of interest ditangani Kejaksaan Agung, harusnya KPK ambil alih itu," tegasnya.

Novel menekankan, KPK seharusnya tidak menunggu diperintah untuk melakukan kewenangan koordinasi dan supervisi.

Hal itu telah diatur dalam Pasal 6 hingga Pasal 10 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

"KPK tidak menunggu diperintah harusnya. Ataupun tidak menunggu diminta oleh pihak lain. Tapi KPK bisa melakukan itu, bukan bisa, tapi wajib melakukan, karena tugasnya," ujarnya.

Baca Juga:Hotman Paris Dinilai Tak Paham Hukum soal Izin Presiden untuk Penetapan Tersangka Febrie Adriansyah

Lebih lanjut, Novel menegaskan pengambilalihan itu penting agar penanganan kasus dugaan korupsi dan TPPU yang menjerat Febrie Adriansyah bisa diusut secara tuntas.