200 Jatah Haji Berlabel BIN Terungkap di Sidang korupsi Kuota Haji

JawaPos.com - Sidang dugaan korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 kembali mengungkap fakta mengenai alokasi kuota haji untuk sejumlah pihak tertentu.

Salah satu catatan yang menjadi perhatian dalam persidangan adalah adanya alokasi 200 kuota dengan label "BIN".

Fakta tersebut terungkap saat Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi catatan estimasi pembagian kuota dalam laptop milik mantan honorer Kementerian Agama (Kemenag), Ridwan Kurniawan.

Dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (8/9), Ridwan mengakui bahwa dirinya mengetik langsung catatan tersebut.

Baca Juga:Saksi Kemenag Bantah Ada Aliran USD 271.500 untuk Yaqut Qoumas

Proses pengetikan dilakukan bersama Abdul Muhyi, yang pernah menjabat Kepala Seksi Pendaftaran Haji Khusus periode 2014-2020.

Ridwan menjelaskan, saat menyusun catatan tersebut, Abdul Muhyi melihat sejumlah rujukan data melalui telepon selulernya.

Dari dokumen yang kemudian diperlihatkan jaksa, terdapat sejumlah alokasi kuota yang ditujukan kepada berbagai pihak.

Catatan itu antara lain memuat alokasi untuk Subdit sebanyak 1.500 kuota, Rizky Visa (RF) 500 kuota, Maktour (MKTR) 1.000 kuota, DPR 200 kuota, Para Gus 200 kuota, NU 1.900 kuota, serta BIN sebanyak 200 kuota.

Jaksa kemudian menyoroti kode "BIN" yang tercantum dalam catatan tersebut. Ridwan membenarkan bahwa kode itu merujuk pada anggota Badan Intelijen Negara (BIN).

Baca Juga:Jaksa KPK Tampilkan Foto Pertemuan Bos Maktour Fuad Hasan dengan Yaqut Bahas Kuota Haji Tambahan

“BIN kalau di kami Pembinaan pak. BIN ini apa?” tanya jaksa di ruang persidangan.