Folly Akbar

Syahrul Yunizar

Ferlynda Putri Sofyandari

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/16/JKT-MK-MAHKAMAH-KEKUASAAN-FED-5JPG-4274262025.jpg" alt="Pengajar hukum pemilu Universitas Indonesia dan anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini (tengah)." width="100%">
<figcaption>Pengajar hukum pemilu Universitas Indonesia dan anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini (tengah).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sikap Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang tidak menindaklanjuti temuan PPATK memantik keprihatinan. Dengan cara pandang tersebut, upaya untuk menciptakan pemilu bersih kian sulit dilaksanakan. Sebab, sumber pendanaan gelap akan memengaruhi kredibilitas pemilu. Sebagaimana diberitakan, Bawaslu memutuskan hanya menjadikan temuan PPATK untuk memvalidasi laporan dana kampanye. Bawaslu beralasan data PPATK memiliki disclaimer bersifat rahasia dan tidak dapat digunakan sebagai alat bukti hukum. Pakar kepemiluan Universitas Indonesia Titi Anggraini menuturkan, data PPATK semestinya bisa dijadikan rujukan untuk mengambil tindakan lanjutan. Sebab, jika pengawasan yang bisa dieksekusi Bawaslu hanya berbasis pada rekening yang didaftarkan, itu tidak akan terjadi. &rdquo;Sebab, pelanggaran yang dilakukan itu menggunakan rekening di luar rekening resmi peserta pemilu,&rdquo; ujarnya. Sementara rekening yang didaftarkan biasanya hanya mencantumkan transaksi yang wajar. Titi menyatakan, yang dibutuhkan adalah komitmen, konsistensi, dan progresivitas Bawaslu. Mestinya temuan PPATK bisa menjadi pintu masuk untuk membuktikan apakah yang dilaporkan dalam rekening dana kampanye adalah yang sesungguhnya atau tidak. UU Pemilu, tambah Titi, sejatinya mengatur ketat akuntabilitas dana kampanye. Pasal 496 dan 497 UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan, setiap peserta pemilu atau orang yang menyampaikan laporan dana kampanye tidak benar akan dikenai ketentuan tindak pidana. Pakar tindak pidana pencucian uang (TPPU) Yenti Garnasih menambahkan, menindaklanjuti temuan PPATK terkait transaksi mencurigakan dalam pemilu sebetulnya mudah. Sebab, data PPATK itu sudah setengah matang. Bukan data mentah. Data mentah, misalnya, data dari perbankan ke PPATK. Sementara itu, data dari PPATK itu telah dianalisis. &rdquo;Kalau tidak ditindaklanjuti, justru membuat masyarakat curiga,&rdquo; katanya kepada Jawa Pos kemarin. Yenti menyarankan agar Bawaslu berkoordinasi dengan penyelidik dan penyidik untuk menindaklanjuti temuan PPATK itu. Dalam kasus tersebut bisa jadi ada dua perkara: terkait kepemiluan dan uang berasal dari tindak pidana. &rdquo;Jangan sampai calon pemimpin kita didanai dari uang tambang ilegal, judi online, atau kejahatan lainnya,&rdquo; tandasnya. Sementara itu, organisasi masyarakat sipil Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) serta Indonesia Corruption Watch (ICW) melakukan pemantauan terhadap laporan awal dana kampanye (LADK). &rdquo;Untuk melihat lebih jauh, kami mencermati laporan awal dana kampanye yang dipublikasikan oleh KPU,&rdquo; kata Program Officer Perludem Heroik Pratama kemarin. Perludem ingin melihat besaran dan sumber penerimaan dana kampanye di LADK. Heroik menyebutkan, ada batasan yang diatur. Misalnya, perseorangan dibatasi memberikan dana kampanye maksimal Rp 2,5 miliar. Sementara kelompok atau badan usaha non pemerintah maksimal dibolehkan memberikan sumbangan Rp 25 miliar. &rdquo;Dokumen LADK yang ditampilkan di Sikadeka (Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye) berbeda,&rdquo; katanya. Di sisi lain, Perludem juga menemukan adanya iklan di media sosial dari perusahaan Meta Platforms yang dilakukan oleh akun pendukung. Heroik menyebutkan, itu jumlahnya lebih banyak. Iklan tersebut tidak masuk dalam laporan. &rdquo;Seharusnya masuk sumber penerimaan tidak langsung atau barang dan jasa, baik pihak lain atau paslon,&rdquo; imbuhnya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/pemilihan/012944803/kpu-wajibkan-peserta-pemilu-buat-laporan-sumber-dana-kampanye">KPU Wajibkan Peserta Pemilu Buat Laporan Sumber Dana Kampanye</a> Peneliti Perludem Kahfi Adlan menyatakan, paslon Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar menandatangani LADK pada 1 Desember. Setelah diteliti, dokumen itu merupakan dokumen perbaikan yang dimungkinkan bisa diperbaiki hingga 2 Desember. Sementara paslon Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md menandatangani LADK pada 27 November. &rdquo;Yang menjadi konsen kami, KPU perlu menyampaikan LADK itu sesuai jadwal atau tidak. Melihat dokumen itu ditandatangani di akhir penyerahan,&rdquo; ucapnya. Sebab, LADK wajib diserahkan maksimal 27 November. Kahfi memerinci adanya perbedaan pada LADK dengan Sikadeka. Temuannya, untuk paslon nomor 1, LADK disebutkan tidak ada penerimaan atau Rp 0. Lalu, paslon 2 memiliki penerimaan dari Prabowo dan Gibran sebesar Rp 2 miliar dan dari partai politik Rp 29 miliar. Dari parpol, tidak didetailkan apakah dalam bentuk uang, barang, atau jasa. &rdquo;Paslon 3 ada penerimaan dari pasangan calon Rp 25 juta dan gabungan dari partai politik Rp 2,9 miliar,&rdquo; ungkapnya. Jika dibandingkan dengan Sikadeka, penerimaan sudah muncul. Misalnya, dari paslon 1 total penerimaan dana pribadi Anies dan Muhaimin adalah Rp 1 miliar. Kemudian, paslon 2 belum ada perbedaan. &rdquo;Paslon nomor 3 dari Rp 2,9 miliar jadi Rp 23 miliar,&rdquo; katanya. Menurut Kahfi, harus disampaikan alasan perbedaan tersebut. Selain itu, Kahfi mengkritisi paslon perlu memerinci sumbangan dana kampanye tersebut dalam bentuk barang dan jasa yang harus dipublikasikan. Yang janggal adalah pada paslon 2, sumbangan dalam bentuk jasa yang diberikan partai politik jumlahnya Rp 28 miliar. &rdquo;Kita perlu pahami jasa apa yang sebesar itu agar memahami transparansi dalam kampanye,&rdquo; ungkap dia. (far/idr/lyn/elo/syn/c9/fal)

Sikap Bawaslu yang tidak menindaklanjuti temuan PPATK memantik keprihatinan. Dengan cara pandang itu, upaya untuk menciptakan pemilu bersih.

Ilham Safutra

Soal Transaksi Janggal Masa Kampanye, Bawaslu Diminta Progresif Tindak Lanjuti Temuan PPATK

<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

Khairul Jasmi

Secangkir kopi di Amsterdam diganti menjadi, “Cup of Java,” karena sangat terkenal. Dipetik di ladang- ladang rakyat sepanjang Jawa, Sumatera, dan pulau lain.

Perhutani, Jemputlah Kembali Kisah Cup of Java

Dhimas Ginanjar

Kapolri apresiasi program pembangunan rumah tidak layak huni di Jawa Barat yang dinilai membantu masyarakat dan menjawab harapan publik.

Kapolri Apresiasi Program Rutilahu di Jabar, Dinilai Jawab Harapan Masyarakat

Abdul Rahman

Waktu imsak Jakarta dan Jogjakarta selisihnya sekitar 15 menit. Waktu imsak di Jakarta pukul 04.33 WIB, sementara di Jogja pukul  04.18 WIB.

Waktu Imsak dan Buka Puasa Hari Ini, Kamis (5/3), Jakarta Lebih Lambat 15 Menit dari Jogja

Antonius Oskarianto Adur

Alfredo Tata dan Kakang Rudianto jadi korban rasisme di media sosial setelah laga Persebaya vs Persib. Mereka pastikan pertikaian sudah selesai

Latu Ratri Mubyarsah

Alfredo Tata dan Kakang Rudianto Jadi Korban Rasisme, Pastikan Sudah Tidak Ada Lagi Pertikaian

Mohamad Nur Asikin

Ribuan jamaah memadati area utama masjid hingga pelataran mengikuti kajian dengan khusyuk, menciptakan suasana reflektif yang meneduhkan.

Temani Masyarakat Jalani Ibadah Puasa Lewat “Kajian Adem Ramadhan” di Masjid Istiqlal Jakarta 

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

Soal Transaksi Janggal Masa Kampanye, Bawaslu Diminta Progresif Tindak Lanjuti Temuan PPATK

Tags

Artikel Terkait

Popular News

Perhutani, Jemputlah Kembali Kisah Cup of Java

Kapolri Apresiasi Program Rutilahu di Jabar, Dinilai Jawab Harapan Masyarakat

Waktu Imsak dan Buka Puasa Hari Ini, Kamis (5/3), Jakarta Lebih Lambat 15 Menit dari Jogja

Alfredo Tata dan Kakang Rudianto Jadi Korban Rasisme, Pastikan Sudah Tidak Ada Lagi Pertikaian

Temani Masyarakat Jalani Ibadah Puasa Lewat “Kajian Adem Ramadhan” di Masjid Istiqlal Jakarta

Download Aplikasi JawaPos.com

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

Soal Transaksi Janggal Masa Kampanye, Bawaslu Diminta Progresif Tindak Lanjuti Temuan PPATK

Tags

Artikel Terkait

KPK: Pembahasan RUU Perampasan Aset Langkah Maju untuk Optimalisasi Pendapatan Negara

Bareskrim Polri Telisik TPPU Emas Hasil Tambang Ilegal Sampai ke Surabaya, Nilai Transaksi Mencapai Rp 25,8 Triliun

Bareskrim Geledah Toko Emas Semar di Nganjuk, Diduga Terkait Pencucian Uang Tambang Ilegal

Popular News

Perhutani, Jemputlah Kembali Kisah Cup of Java

Kapolri Apresiasi Program Rutilahu di Jabar, Dinilai Jawab Harapan Masyarakat

Waktu Imsak dan Buka Puasa Hari Ini, Kamis (5/3), Jakarta Lebih Lambat 15 Menit dari Jogja

Alfredo Tata dan Kakang Rudianto Jadi Korban Rasisme, Pastikan Sudah Tidak Ada Lagi Pertikaian

Temani Masyarakat Jalani Ibadah Puasa Lewat “Kajian Adem Ramadhan” di Masjid Istiqlal Jakarta

Download Aplikasi JawaPos.com