Soal Tambahan 31 Juta Warga Masuk DPT, Sekjen Oposisi Datangi Bawaslu

JawaPos.com - Usai melakukan pertemuan tertutup dengan jajaran Komisioner KPU, Sekretaris Jenderal partai politik (parpol) koalisi pengusung Prabowo-Sandi langsung bergerak mendatangi Bawaslu, tujuannya untuk menindaklanjuti hasilnya pertemuan sebelumnya.

Hinca Panjaitan selaku Sekjen Partai Demokrat mengaku, peran Bawaslu sangat penting untuk mengawasi proses perbaikan data dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilu 2019.

"Dalam beberapa hari ke depan ini KPU akan melalukan pleno menetapkan DPT yang paling tetap. Karena hanya (DPT perbaikan) satu, dua dan selama ini enggak tetap terus. Masih ada waktu, karena itu kami berdialog dengan Bawaslu," kata Hinca di Kantor Bawaslu RI, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (10/12).

Hinca menekankan, koalisinya ngotot menyoroti masalah DPT lantaran ingin Pemilu 2019 berjalan dengan bersih, jujur dan adil. Pasalnya menurut dia, pemilu akan menentukan siapa wakil rakyat dan Presiden yang akan membawa Indonesia lima tahun ke depan.

Sementara itu, lanjut dia, saat ini malah masih ada sekitar 31 juta warga yang mempunyai hak pilih tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019.

"Hal yang paling utama adalah bagaimana agar pemilu ini terutama pemilu semuanya merasakan nyaman riang dan gembira. Terutama juga terakhir kali tentang 31 juta DPT yang diajukan oleh Kemendagri lewat Disdukcapil. Ujung dari semua itu, agar semuanya enak, terlegitimasi baik KPU sebagai penyelenggara pemilu maupun parpol peserta pemilu duduk bersama," paparnya.

Di samping itu, Sekjen Partai Berkarya Priyo Budi Santoso menambahkan, koalisinya tidak ingin Pemilu 2019 akan menimbulkan kecurangan yang membuat hasilnya banyak menimbulkan kekecewaan masyarakat.

"Supaya kita semua merasa aman, nyaman, tenang mempraktikkan sistem demokrasi kita. Juga agar kita semua bisa menghormati yang menang, begitu pun  sebaliknya," kata Priyo.

Terkait 31 juta data penduduk yang belum masuk DPT, kata Priyo, merupakan jumlah yang sangat serius. Untuk itu, koalisinya mendorong agar KPU juga serius untuk memasukkan jumlah tersebut ke dalam DPT selama perbaikan ini.

"Kenapa hal ini penting, karena 31 juta yang disodorkan kemendagri ini mengagetkan kita semua  kami ingin memastikan bahwa penetapan DPT nanti yg kemungkinan akan dijadwalkan pada 16 Desember itu tidak membuka pertanyaan-pertanyaan yang tidak perlu," ungkap Priyo.