JawaPos.com – Koperasi Desa Merah Putih menjadi salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat ekonomi kerakyatan di tingkat desa. Program ini menargetkan sekitar 80 ribu koperasi dapat dibangun dan beroperasi di seluruh Indonesia.

Untuk mendukung realisasi program tersebut, Presiden Prabowo Subianto menunjuk PT Agrinas Pangan Nusantara sebagai badan usaha milik negara (BUMN) yang berperan dalam pembangunan infrastruktur koperasi di berbagai daerah.

Hal itu didasarkan pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan dan Kelengkapan Koperasi Desa Merah Putih. Pada Senin (16/3), Agrinas Pangan mencatat jumlah Koperasi Merah Putih yang telah siap beroperasi tercatat mencapai 2.668 unit.

"Jadi per sekarang ini (Senin, 16 Maret) 2.668 yang sudah jadi 100 persen. Fisik bangunannya ya, tapi belum beroperasi. Maksudnya baru fisik bangunannya," kata Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota kepada JawaPos.com pada Senin (16/3).

Baca Juga:Pemerintah Susun Pemangkasan Anggaran Sejumlah K/L, Airlangga Pastikan MBG dan Koperasi Merah Putih Aman dari Efisiensi

Joao memastikan dalam aturan itu Agrinas Pangan hanya bertugas sebagai motor pembangunan. Bukan mengelola ekosistem bisnis di dalam koperasi.

"Kita sekarang ini sesuai dengan PKS dengan Kemenkop, kita hanya sebatas membangun. Kalau ada isu-isu seperti itu mungkin nggak benar ya. Karena sampai sekarang ini kan kita bekerja berdasarkan inpres dan kontrak," ujar Joao.

"Sesuai dengan aturan sekarang yang ada, yang kami pegang ya kami fokus hanya ke dalam pembangunan gerai dan menyediakan sarana-prasarana tersebut," imbuhnya.

Dalam kondisi fisik kurang prima saat ditemui JawaPos.com di kantornya yang berada di Kawasan Cawang, Jakarta Timur, dia mengaku selalu siap apabila BUMN pimpinannya ditugaskan untuk mengelola bisnis Koperasi Merah Putih. Apalagi jumlah Koperasi Desa Merah Putih ini disiapkan mencapai 80 ribu unit. 

Namun, terkait peluang itu, Joao menyebut harus menunggu aturan selanjutnya yang berpotensi dikeluarkan pemerintah. Ia merinci sejumlah sarana prasarana yang harus disiapkan Agrinas Pangan, mulai dari meja kasir, rak-rak, mesin kasirnya, tempat untuk simpan pinjam, AC, satu unit mobil truk, satu unit pikap, dan 2 unit motor beroda tiga.

Baca Juga:Koperasi Merah Putih Akses Kredit Tanpa Model Bisnis yang Matang, NPL dari Sektor UMKM Pedesaan Bisa Meningkat

"Untuk selanjutnya, ya kami menunggu aturan-aturan selanjutnya yang mengatur dan menunjuk kami gitu. Sebagai BUMN pasti kami siap saja diperintah bikin apa pun gitu kan," tutur Joao.

MADE IN INDIA: Pikap Mahindra dari India terparkir di Gedung Agrinas, Jakarta, Kamis (12/03). (Hanung/Jawa Pos)

"Kalau memang itu (mengelola Koperasi Merah Putih) menjadi harus berdasarkan aturan yang ada, berdasarkan penunjukan inpres atau apa, nanti kami pasti siap gitu kan. Ini adalah program prioritas nasional presiden," tambahnya.

Sebagai BUMN yang baru diluncurkan tak lama setelah lahirnya Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) pada tahun 2025, rupanya Agrinas Pangan sendiri memiliki fokus utama pada pengembangan sektor pangan, khususnya pembangunan kawasan sentra produksi padi.