
Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menegaskan bahwa instansinya memperlakukan semua daerah sama rata dalam pilkada serentak 2024.
Serupa dengan keterangan panglima TNI, Hasan menyampaikan bahwa dugaan awal penyebab ledakan dan kebakaran adalah amunisi kedaluwarsa dalam keadaan labil. ”Untuk detailnya masih akan kami identifikasi,” imbuhnya. Dia pun mendukung langkah-langkah yang dilakukan untuk menginvestigasi peristiwa tersebut. Namun, dia memastikan bahwa sistem pergudangan di Gudmurah Kodam Jaya sangat baik dan tidak ada gangguan sistem apa pun sebelum ledakan terjadi.
Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE) Anton Aliabbas memberikan beberapa catatan atas peristiwa tersebut. Berdasar catatannya, ledakan gudang akibat amunisi kedaluwarsa bukan yang pertama terjadi. Gudang milik TNI maupun Polri pernah mengalami hal yang sama. Untuk itu, dia menilai perlu evaluasi secara menyeluruh. Utamanya pada standar penanganan amunisi yang sudah kedaluwarsa dan bakal dimusnahkan.
Anton tidak menampik sudah ada aturan baku terkait disposal amunisi kedaluwarsa. Baik di TNI maupun Polri. ”Akan tetapi, mengingat beberapa insiden terakhir melibatkan bahan peledak kedaluwarsa, sudah sepatutnya ada peninjauan aturan yang komprehensif,” tutur dia.
Khusus untuk TNI, Anton mendorong agar panglima TNI dan seluruh kepala staf meninjau ulang lokasi penyimpanan amunisi dan bahan peledak.
Menurut dia, letak gudang amunisi atau bahan peledak milik TNI harus dipastikan jauh dari permukiman masyarakat. Dia mendukung langkah tim investigasi yang sudah dikerahkan TNI untuk mendalami peristiwa di Gudmurah Kodam Jaya. ”Sekalipun tidak menimbulkan korban jiwa, pertanggungjawaban pimpinan dalam satuan tetap dibutuhkan. Hal ini dikarenakan terkait dengan penyediaan rasa aman di masyarakat,” bebernya.
Berkaitan dengan kemungkinan meninjau dan memindahkan gudang amunisi atau gudang bahan peledak milik TNI-AD, Kepala Dinas Penerangan TNI-AD Brigjen TNI Kristomei Sianturi menyampaikan, diperlukan sinkronisasi rencana tata ruang wilayah. Sebab, tidak ada jaminan pemindahan gudang tidak disusul pembangunan permukiman oleh masyarakat. ”Dulu (Gudmurah Kodam Jaya, Red) dibangun jauh dari permukiman. Tapi, permukiman bertambah dan merapat ke gudang tentara,” ujarnya.
Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid turut buka suara seusai ledakan dan kebakaran terjadi di Gudmurah Kodam Jaya. Dalam keterangan tertulisnya, dia menyatakan bahwa TNI-AD harus menyiapkan standar penanganan, pengamanan, pemeliharaan, dan perawatan alutsista. (syn/c9/oni)
