JawaPos.com – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Ditjen Hudud) meminta maskapai agar tidak menaikkan harga tiket pesawat menuju wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).

Imbauan ini disampaikan demi menjaga akses mobilitas masyarakat serta mencegah praktik aji mumpung maskapai di tengah kondisi darurat.

Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Achmad Setiyo Prabowo, mengakui bahwa pemerintah tetap mengontrol harga tiket ke wilayah terdampak bencana agar tetap sesuai regulasi yang berlaku.

“Nah kalau yang sekarang ini, kita masih mengontrol bahwa selama airline itu tidak melebihi TBA, itu kan berarti masih sesuai dengan regulasi,” kata Setiyo di Bogor, Jawa Barat, Kamis (10/12).

Meski begitu, Kemenhub tetap meminta maskapai bersikap bijak dan tidak memanfaatkan situasi bencana.

“Kami tetap mengimbau bahwa di kondisi bencana ini, ya lebih bijaklah airline. Jangan juga aji mumpung gitu ya, jadi tetap kita akan pantau itu,” tambahnya.

Lebih lanjut, Setiyo menyampaikan bahwa pemerintah tidak segan-segan memberikan sanksi bila ditemukan ada maskapai yang melakukan pelanggaran tarif batas atas (TBA).

“Ada. Kalau ada yang melanggar tarif batas atas tentu akan diberikan sanksi. Sanksi administratif itu efeknya adalah denda,” jelasnya.

Sebelumnya, Kemenhub memprediksi puncak arus keberangkatan penumpang di bandara terjadi pada 21 Desember 2025, sementara puncak arus balik diperkirakan jatuh pada 3–4 Januari 2026.

Guna mengantisipasi peningkatan jumlah penumpang tersebut, Kemenhub memproyeksikan kebutuhan 326 pesawat, terdiri dari 286 pesawat jet dan 40 pesawat propeller.

Di sisi lain, PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) memproyeksi bahwa penumpang pesawat di 37 bandara saat libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru) tembus mencapai 9.035.958 orang. Angka tersebut tercatat tumbuh sebesar 3,8 persen dibandingkan dengan Nataru 2024/2025.