96 Ribu Pejabat Negara Belum Serahkan LHKPN, KPK Ingatkan Deadline 31 Maret

JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengingatkan kewajiban seluruh Penyelenggara Negara atau Wajib Lapor (PN/WL) agar segera melaporkan harta kekayaannya.

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang benar, lengkap, dan tepat waktu harus diserahkan segera, karena deadline penyerahannya 31 Maret 2026 alias kurang dari sepekan lagi.

Imbauan disampaikan karena berdasarkan Peraturan KPK (Perkom) Nomor 3 Tahun 2024, penyelenggara negara wajib melaporkan LHKPN dan bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjabat.

"Kewajiban ini berlaku bagi pimpinan lembaga negara, jajaran kabinet, pimpinan lembaga pemerintah dan nonstruktural, kepala daerah, hakim, direksi BUMN dan BUMD di seluruh Indonesia, serta pejabat lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 4A," kata juru bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Kamis (26/3).

Baca Juga:Dilaporkan ke Dewas Buntut Penahanan Rumah Yaqut Qoumas, KPK Klaim Prosesnya sesuai Prosedur

Hingga 11 Maret 2026, lanjut Budi, KPK mencatat tingkat kepatuhan penyampaian LHKPN Tahun Pelaporan 2025 berada di angka 67,98 persen. 

Dengan demikian, terdapat lebih dari 96 ribu pejabat dari total 431.468 wajib lapor yang belum menyampaikan LHKPN.

"Capaian tersebut diharapkan meningkat sebelum tenggat yang telah ditentukan, mengingat LHKPN merupakan instrumen penting guna mendorong transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan negara," ucap Budi.

Ia memastikan KPK akan memverifikasi secara administratif setiap laporan yang masuk dan akan mempublikasikannya jika LHKPN dinyatakan lengkap. 

Namun, jika dinyatakan tidak lengkap, maka PN/WL wajib memperbaiki dan menyampaikan ulang paling lambat 14 hari kalender sejak pemberitahuan.

Baca Juga:Diduga Langgar Etik, Pimpinan KPK hingga Deputi Penindakan Dilaporkan ke Dewas soal Penahanan Rumah Yaqut

Seluruh PN/WL dapat mengisi dan menyampaikan LHKPN paling lambat 31 Maret 2026 melalui laman elhkpn.kpk.go.id.