Ternyata Tak Dilibatkan dalam Pengawasan, KPK Kaji Potensi Korupsi di Koperasi Merah Putih

JawaPos.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak dilibatkan dalam pengawasan program percepatan pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, meski proyek tersebut berskala besar dan melibatkan pembiayaan lintas sektor.

Ketentuan tersebut tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 17 Tahun 2025, yang hanya melibatkan Jaksa Agung RI dalam pendampingan hukum pada bidang perdata dan tata usaha negara untuk memastikan pelaksanaan program.

Meski tidak masuk dalam skema pengawasan formal, KPK mengaku tetap mencermati dan mengkaji potensi risiko dalam program tersebut.

Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menyebut pemerintah sebenarnya memiliki mekanisme pengawasan internal melalui inspektorat dan unit kepatuhan di masing-masing kementerian dan lembaga.

Baca Juga:Cicilan Dijamin Negara, Pengamat Soroti Risiko Moral Hazard di Skema Koperasi Merah Putih

“Semua kegiatan itu kan pemerintah juga punya, ada Inspektorat Jenderal, ada bagian kepatuhan dan lain-lain,” ujarnya.

Di sisi lain, KPK melalui fungsi pencegahan tengah memetakan potensi celah dalam proses bisnis Koperasi Merah Putih.

Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan kajian tersebut bertujuan untuk melihat kemungkinan masuknya praktik korupsi dalam program tersebut.

“Dengan memotret proses bisnis, kita bisa melihat apakah masih ada celah atau ruang untuk kemudian korupsi itu bisa masuk,” ujarnya.

Kajian ini akan menjadi dasar bagi KPK untuk memberikan rekomendasi perbaikan kepada para pemangku kepentingan terkait.

Perhatian KPK juga tertuju pada aspek pengadaan barang dan jasa, yang dinilai sebagai salah satu titik rawan terjadinya tindak pidana korupsi.