
Ilustrasi: Serangan Iran ke negara-negara UEA sebabkan beberapa korban jiwa. (ArmenPress)
JawaPos.com - Perang antara Iran dengan Amerika Serikat (AS) dan Israel meningkatkan eskalasi konflik di Timur Tengah. Dalam kondisi tersebut, Indonesia sebagai negara non blok terus berikhtiar agar eskalasi tersebut dapat mereda. Gerakan Kebangkitan Baru Nahdlatul Ulama (GKB-NU) mendukung penuh ikhtiar tersebut.
Eskalasi konflik di Timur Tengah yang terjadi saat ini berpotensi memicu perang berskala luas yang dapat mengancam stabilitas global serta masa depan kemanusiaan. Inisiator dan Ketua Umum GKB-NU Hery Haryanto Azumi menyatakan bahwa perang dalam bentuk apa pun merupakan tragedi kemanusiaan yang merusak tatanan peradaban.
”Apa pun latar belakang dan tujuannya, tetap merupakan tragedi kemanusiaan yang menghancurkan hak manusia untuk hidup damai dan berkeadilan. GKB-NU mengutuk keras setiap agresi terhadap negara berdaulat seperti Republik Islam Iran. Agresi dan konter-agresi harus segera dihentikan demi menyelamatkan jiwa-jiwa manusia yang menjadi masa depan peradaban dunia,” kata dia pada Selasa (17/2).
Menurut Hery, langkah yang diambil oleh Presiden Prabowo Subianto untuk terlibat dalam upaya mediasi merupakan keputusan strategis yang sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas-aktif Indonesia. Dia mengapresiasi upaya Prabowo meredakan eskalasi konflik di Timur Tengah. Menurut dia, langkah itu memang harus ditempuh.
”Itu merupakan langkah genuin yang berakar pada prinsip bebas-aktif dan semangat non-blok yang selama ini menjadi norma politik luar negeri Indonesia,” ujarnya.
Sebagai salah satu negara dengan populasi muslim paling besar di dunia, lanjut Hery, organisasinya mendorong agar Pemerintah Indonesia memainkan peran yang lebih besar. Caranya dengan menggalang kepemimpinan moral dan intelektual dunia Islam. Bila perlu, Presiden Prabowo mengundang para ulama, intelektual, dan pemimpin negara-negara muslim untuk merumuskan posisi bersama dalam upaya perdamaian ini.
”Negara-negara Muslim yang mewakili seperempat populasi dunia tidak boleh hanya menjadi penonton dalam konflik besar yang akan menentukan masa depan kawasan Timur Tengah,” jelasnya.
Selain itu, GKB-NU memandang keterlibatan ulama dari berbagai mazhab serta tokoh agama lintas iman bakal memperkuat posisi netral Indonesia dalam upaya mediasi.Dalam konteks geopolitik global, Hery menyebut, Indonesia perlu menggalang solidaritas negara-negara Global South sesuai dengan semangat yang pernah digagas pada Konferensi Asia Afrika pada 1955 di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno.
”Solidaritas Global South harus dihidupkan kembali agar dunia berkembang mampu berdiri sejajar dengan Global North. Semangat Dasasila Bandung menjadi fondasi moral bagi terciptanya tatanan dunia yang lebih adil dan seimbang,” kata dia.
Di luar itu, tentu saja harus ada desakan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menegakkan hukum internasional secara tegas terhadap negara yang memulai agresi. Dia menyatakan bahwa PBB harus memberikan sanksi kepada pihak yang memulai perang, termasuk kewajiban membayar ganti rugi pasca konflik. Dia pun mengusulkan Presiden Prabowo menunjuk utusan khusus yang bertugas membuka jalan bagi proses mediasi.
”Presiden perlu menunjuk Special Envoy yang memiliki kapasitas diplomatik kuat untuk membangun exit strategy yang dapat diterima oleh seluruh pihak melalui dialog multi-stakeholders,” tandasnya.
