JawaPos.com - Gubernur Sumatera Barat H Mahyeldi Ansyarullah membatalkan pesta pernikahan putranya menyusul suasana duka akibat bencana hebat yang melanda Provinsi Sumatera Barat. Dalam unggahannya, Gubernur Mahyeldi didampingi istri Ny Hj Harneli Bahar menyampaikan beberapa hal terkait batalnya pernikahan.

"Sehubungan dengan bencana alam yang menimpa Provinsi Sumatera Barat, yang mengakibatkan duka mendalam bagi warga Sumbar, maka pernikahan putra kami yang sedianya dilaksanakan 6-7 Desember 2025 kami batalkan," kata Gubernur Mahyeldi seperti yang diunggah dalam akun instagram "dailymahyeldi" seperti dikutip ANTARA di Padang, Selasa (2/12).

Mahyeldi menyebutkan, di tengah bencana alam banjir bandang dan longsor yang terjadi di Sumbar telah merenggut banyak korban jiwa serta memaksa ribuan warga mengungsi.

"Kami merasa tidak pantas rasanya merayakan kebahagiaan ketika saudara kita sedang berjuang dan berduka," katanya.

Pada kesempatan itu ia meminta maaf kepada kerabat dan undangan, dimana sebelumnya pihak keluarga telah menyebarkan undangan.

Pada kesempatan itu Mahyeldi mengajak semua pihak untuk tetap bersatu padu dan kompak dalam menangani bencana alam yang menimpa Sumatera Barat dan juga dua provinsi lainnya yakni Sumatera Utara dan Aceh.

"Kami mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat untuk memperkuat solidaritas dan saling membantu, hingga keadaan kembali pulih," kata Mahyeldi menambahkan.

Update Dampak Bencana Sumbar

Sebelumnya, Gubernur menyampaikan bahwa kerugian daerah akibat banjir dan longsor di Sumbar telah melampaui Rp1 triliun.

Data yang divalidasi hingga Minggu, 30 November 2025 pukul 21.00 WIB mencatat 132 orang meninggal dunia dan 118 orang masih dinyatakan hilang.

Mahyeldi menyebut bencana hidrometeorologi melanda hampir seluruh wilayah, dengan 16 kabupaten/kota terdampak signifikan.

Kerusakan fisik meliputi 33.000 unit rumah rusak, 16.000 hektare lahan pertanian terdampak, serta 99 sekolah, 12 fasilitas kesehatan, 72 rumah ibadah, dan 13 perkantoran. Kerusakan juga terjadi pada 72 irigasi, 10 bendungan, serta sejumlah jembatan, tebing, dan ruas jalan.

Pemerintah daerah berkomitmen terus memantau dan mendukung pemulihan masyarakat di seluruh kabupaten dan kota terdampak.