JawaPos.com - Situasi ekonomi global saat ini masih diliputi ketidakpastian, terlebih dengan memanasnya konflik antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran. Walaupun secara geografis jauh dari Indonesia, dampak dinamika tersebut tetap berpotensi dirasakan oleh perekonomian nasional.

Di tengah kondisi global yang tidak stabil itu, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah berjalan lebih dari satu tahun. Momentum tersebut menjadi bagian dari refleksi 500 hari pemerintahan Presiden Prabowo dalam diskusi bertajuk “Kembalinya Ekonomi yang Berpihak pada Rakyat”. Kegiatan ini digelar oleh Indonesia Roundtable of Young Economists (IN.RY) melalui Soemitro Economic Forum II yang berlangsung di Kraton Majapahit Jakarta, Kamis (12/3).

Forum ini juga diselenggarakan untuk memperingati 25 tahun wafatnya ekonom nasional Soemitro Djojohadikusumo, sosok yang dikenal sebagai pemikir ekonomi yang sepanjang hidupnya memperjuangkan kedaulatan ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat.

Acara dibuka oleh A. M. Hendropriyono. Ia menilai konsep Soemitronomics dapat menjadi arah strategis bagi Indonesia dalam memperkuat kedaulatan industri nasional. Menurutnya, di tengah ketidakpastian geopolitik, krisis energi, dan fragmentasi ekonomi global, Indonesia justru memiliki peluang besar untuk kembali menghidupkan gagasan ekonomi yang dirumuskan oleh Soemitro.

“Inti pemikirannya adalah membangun kapitalisme nasional yang berpihak pada kepentingan bangsa, yang negara berperan sebagai pengarah, pelindung, dan penggerak lahirnya kekuatan ekonomi nasional,” jelasnya.

Untuk mewujudkan kapitalisme nasional tersebut, ia menekankan perlunya langkah-langkah strategis yang nyata. Di antaranya mempercepat hilirisasi sumber daya alam secara menyeluruh, mendorong lahirnya konglomerasi nasional berbasis produksi, memperkuat peran negara sebagai perancang kebijakan ekonomi, memperluas industrialisasi yang berorientasi ekspor, serta melakukan revolusi dalam pendidikan teknologi dan industri.

“Soemitronomics bukan sekadar teori ekonomi, melainkan strategi kebangkitan bangsa. Dalam kerangka ini, negara berperan sebagai pengarah, swasta nasional sebagai pelaku utama produksi dan sumber daya alam Indonesia menjadi fondasi industrialisasi. Jika dilaksanakan secara konsisten, strategi ini akan membawa Indonesia menuju cita-cita yang pernah dirumuskan oleh para pendiri bangsa, yaitu ekonomi nasional yang berdaulat, kuat dan berkeadilan,” jelasnya.

Dalam forum yang sama, Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas, Fakhrul Fulvian, menyoroti perkembangan teknologi yang sangat pesat. Ia menilai kemajuan tersebut memang menghadirkan banyak kemudahan, tetapi juga memunculkan kompleksitas baru, termasuk meningkatnya ketegangan geopolitik dan ancaman krisis energi.

“Di bulan Februari tidak ada yang menyangka bahwa akan ada eskalasi yang sangat tinggi sekali, kita lihat ada perang antara Amerika dan Israel dan Iran. Yang membuat harga minyak itu naik ke USD 120 per barrel. Walaupun sekarang sudah turun tapi harga minyak dunia masih jauh di atas asumsi APBN sebesar USD 70 per barel,” ujarnya.

Selain konflik geopolitik, dunia juga tengah menghadapi tren proteksionisme dan perang dagang. Ia menilai kesepakatan perdagangan yang dilakukan pemerintah Indonesia dengan Amerika Serikat patut diapresiasi, meskipun tetap perlu dikaji secara kritis.

“Pemerintah telah melakukan deal dagang dengan Amerika Serikat, terlepas dari segala kelebihan dan kurangnya, merupakan hal yang harus kita apresiasi, kita review juga dan kita kritisi di saat yang bersamaan, karena ke depannya ternyata memang arahnya dunia ini sepertinya bukan globalisasi lagi,” terangnya.

Terkait ketahanan pangan, ia menyebut Indonesia saat ini berada dalam kondisi surplus beras. Namun demikian, keberlanjutan surplus tersebut harus tetap dijaga, terutama di tengah kondisi global yang tidak menentu.

Sementara itu, analis keamanan dan intelijen Heru Indriyanto menyoroti rencana pemerintah untuk mengonsolidasikan badan usaha milik negara melalui entitas bernama Danantara.

Ia menyebut langkah tersebut sebagai gagasan strategis yang berpotensi besar bagi perekonomian nasional. Namun ia juga mengingatkan pentingnya tata kelola yang transparan karena nilai aset yang sangat besar.

“Saat ini Danantara sudah mempunyai aset yang luar biasa. Di dalam hitungan awal sekitar 14.000 triliun. Nah, aset yang demikian besar ini tentunya akan menimbulkan suatu permasalahan di dalam pengelolaan. Karena itu diperlukan transparansi dan pengawasan,” jelasnya.